REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- PBB mengutuk keras rencana pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, mengatakan rencana itu merupakan tindakan sepihak yang menghambat perdamaian solusi dua negara.
"Dalam hal ini, keputusan sepihak yang dapat menjadi kendala bagi solusi dua negara, membuat sekretaris jenderal prihatin. Kedua belah pihak perlu terlibat negoisasi untuk mencapai tujuan perdamaian, Israel dan Palestina," ujar Dujarric, dikutip CNN.
Pada Selasa (24/1), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan membangun 2.500 rumah di pemukiman Yahudi untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Rencana pembangunan ini merupakan rencana kedua yang diumumkan Pemerintah Israel sejak Presiden AS Donald Trump resmi menjabat.
"Kami sedang membangun dan terus membangun," kata Netanyahu.
Baca: Israel Sahkan Pembangunan 2.500 Rumah Baru di Tepi Barat
Sebagian besar rumah-rumah baru yang rancangannya telah disetujui pada Selasa (24/1) akan dibangun di blok permukiman di Tepi Barat, termasuk blok 902 di Ariel dan blok 652 di Givat Zeev. Sebanyak 100 rumah akan dibangun di Beit El, sebuah permukiman Yahudi di dekat Ramallah yang kabarnya telah menerima dana dari yayasan yang dikelola oleh keluarga Trump.
Netanyahu mengatakan, ia masih mendukung solusi dua negara. Namun, pada Ahad (22/1), ia telah menyetujui izin pembangunan 566 rumah baru di permukiman Pisgat Zeev, Ramat Shlomo dan Ramot.
Netanyahu juga membahas proses perdamaian Israel dengan Palestina bersama Trump dalam percakapan telepon. Ia mengatakan, Trump mengundangnya dalam pertemuan di Washington pada awal Februari.
"Presiden menekankan, perdamaian antara Israel dan Palestina hanya dapat dinegosiasikan secara langsung antara kedua pihak, dan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Israel untuk membuat kemajuan ke arah tujuan itu," kata Gedung Putih dalam pernyataan resmi.
Presiden Trump selama ini telah menunjukkan dukungan lebih terhadap pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina, daripada pendahulunya Barack Obama. Ia bahkan telah menunjuk seorang pendukung rencana permukiman sebagai Duta Besar AS untuk Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika