REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperpanjang periode perang melawan narkotika hingga 2022 mendatang. Ia mengatakan bersumpah menuntaskan kejahatan terkait obat-obatan terlarang itu hingga masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.
Duterte menyampaikan pertama kali kebijakan kontroversial yang memungkinkan kejahatan tersebut ditindak dengan kekerasan, beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden negara itu. Ribuan tersangka narkotika tewas sejak waktu tersebut, dalam operasi yang dilakukan pihak berwenang Filipina.
Ia menilai perpanjangan 'perang' diperlukan mengingat kasus narkotika di Filipina tidak semudah apa yang terlihat. Pada kenyataannya, kejahatan obat-obatan terlarang telah terjadi sangat dalam di negara itu.
"Saya akan memperpanjang perang melawan narkotika hingga akhir masa jabatan saya, tidak peduli apapun yang terjadi," ujar Duterte dilansir BBC, Senin (30/1).
Duterte juga berjanji untuk memberantas kejahatan korupsi yang diduga banyak terjadi di instansi kepolisian Filipina. Salah satunya terkait dengan dugaan sejumlah petugas yang terlibat dalam melakukan penculikan tersangka kejahatan yang berasal dari Korea Selatan (Korsel) pada 2016 lalu.
Saat itu, pengusaha Korsel bernama Jee Ih Joo ditangkap di rumahnya dengan alasan dilakukannya razia narkotika. Namun, ia terbunuh dengan cara dicekik dan kemudian pelaku berpura-pura bahwa korban masih hidup untuk meminta uang tebusan dari keluarganya.
"Pelaku yang mungkin adalah polisi adalah orang yang paling korupsi dan membawa hal ini dalm sistem keamanan negara," jelas Duterte.
Ia menilai ada sekitar 40 persen pihak dalam lembaga kepolisian yang melakukan korupsi. Duterte pernah mengatakan untuk memaafkan polisi yang membunuh penjahat dan warga sipil saat bertugas melawan narkotika.
"Namun, aku tidak bilang hal itu untuk melindungi mereka yang berbohong," kata Duterte menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
