REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Barack Obama menggunakannya dengan hati-hati. Sedangkan Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan sedikitnya empat dalam pekan pertamanya sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

Perintah eksekutif adalah senjata pamungkas bagi Presiden AS yang ingin menancapkan kukunya dalam kebijakan pemerintahan. Partai Republik menuduh Obama berlebihan saat dia menandatangani perintah tentang perawatan kesehatan dan hak kaum gay. Namun, mereka memuji Trump yang menggunakan taktik sama untuk menghentikan Obamacare.

Presiden AS terdahulu Barack Obama (kiri) bersama wakil presiden AS Joe Biden saat pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS, 20 Januari 2017 di Capitol Hill, Washington. Foto: Win McNamee/Pool Photo via AP

Apa Itu Perintah Eksekutif?

Perintah eksekutif adalah perintah tertulis yang dikeluarkan presiden kepada pemerintah federal yang tidak memerlukan persetujuan kongres.

Dilansir dari BBC, Senin (30/1), perintah itu bermacam-macam, mulai dari kebijakan dramatis Trump dimana ia menyetujui pembangunan pipa minyak yang digagalkan saat periode Obama, hingga masalah biasa seperti instruksi Obama mengenai bekerja setengah hari bagi pegawai pemerintah di malam Natal 2015.

Kewenangan mengeluarkan perintah itu tertulis dalam Pasal II konstitusi AS yang mengatakan: "Kekuasaan eksekutif harus diberikan pada Presiden Amerika Serikat."

Kenapa Presiden AS Mengeluarkannya?

Terkadang perintah eksekutif dibuat saat situasi perang atau untuk mengatasi krisis dalam negeri. Pada Februari 1942, presiden Franklin D Roosevelt menandatangani perintah eksekutif tentang pembentukan pusat penahanan bagi sekitar 120 ribu warga keturunan Jepang-Amerika.

Pada 1952, presiden Harry S Truman mengeluarkan perintah yang menyebut industri baja berada dalam kendali pemerintah demi menghindari mogok kerja. Perintah eksekutif kontroversial Obama adalah saat menemui jalan buntu di kongres karena pendirian keras dari oposisi Republik.

Siapa yang Bisa Membatalkannya?

Sebuah perintah eksekutif harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Dalam teorinya, setiap perintah eksekutif harus ditinjau oleh Kantor Konselor Hukum mengenai bentuk dan legalitasnya. Namun, hal itu tidak selalu terjadi.

Jika sebuah perintah dianggap menyimpang di luar batas-batas yang dapat diterima, dapat dikenakan peninjauan hukum. Kongres juga bisa meloloskan aturan yang membatalkan perintah eksekutif. Tetapi, presiden masih mempunyai hak veto terhadap aturan tersebut.

Franklin D Roosevelt. Foto: Biography

Kenapa Perintah Eksekutif Sensitif?

Perintah eksekutif kontroversial karena mereka memangkas langkah persetujuan dari kongres sehingga memungkinkan presiden bertindak sendiri.

Anggota Partai Republik sukses menuntut Obama atas sebagian perubahan layanan kesehatan 2010. Partai Republik berargumen Obama telah melampaui otoritas konstitusionalnya saat menunda tenggat waktu jangkauan asuransi.

Seorang presiden juga bisa mengeluarkan perintah eksekutif ketika anggota kongres dinilai bertindak lamban atau ketika presiden merasa perlu menyempurnakan aturan baru.

Seberapa Sering Perintah Eksekutif Dikeluarkan?

Roosevelt mengeluarkan 3.721 perintah eksekutif selama 12 tahun berkuasa. Sedangkan Obama menandatangani hanya 279 dalam dua periode memimpin.

George W Bush mengeluarkan 291 selama delapan tahun memimpin. Jumlah yang ditandatangani Obama dinilai cukup berdasarkan standar modern.

Rata-rata 35 perintah eksekutif yang dikeluarkan Obama per tahun merupakan yang terendah sejak Gover Cleveland (menjabat sejak 1885-1889 dan 1893-1897) dengan rata-rata 32 perintah eksekutif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika