REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Moallem pada Senin (29/1) mengeluarkan peringatan mengenai setiap upaya oleh negara asing untuk membuat zona aman di Suriah Utara, demikian laporan kantor berita resmi Suriah, SANA.
Al-Moallem mengeluarkan peringatan tersebut dalam pertemuan dengan Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi, yang sedang berkunjung. Kedua pejabat itu sepakat penerapan zona aman, sebagaimana diusulkan Presiden AS Donald Trump, akan tidak aman dan melanggar kedaulatan Suriah jika itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Suriah.
Pada Rabu (25/1), Trump mengatakan ia pasti akan membuat zona aman di Suriah buat pengungsi yang menyelamatkan diri dari perang di negeri itu, di tengah laporan ia akan menungaskan Pentagon untuk mempersiapkan rencana pembentukan zona aman di Suriah Utara. AS menempatkan pasukan di sana untuk memerangi kelompok ISIS dan milisi dukungan suku Kurdi.
Dalam percakapan telepon terpisah dengan Trump pada Ahad (29/1), Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz As-Saud dan Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Sheikh Muhammad sepakat mendukung zona aman di Suriah dan Yaman guna membantu pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik.
Pada Ahad pagi, Menteri Luar Negeri Suriah Sergey Lavrov mengatakan negaranya mungkin mendukung gagasan AS untuk membentuk zona aman buat pengungsi di Suriah. Ia menyatakan rencana tersebut akan memerlukan kerja sama erat dengan PBB dan persetujuan dari Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
