REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Kebijakan pemerintah India memberi subsidi rumah murah tidak akan menyelesaikan masalah tunawisma, yang ditargetkan tuntas pada 2022, kata pegiat belum lama ini.
Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan lalu memperpanjang pemberian pinjaman bersubsidi untuk bangunan dan rumah di daerah pinggiran serta kawasan miskin perkotaan. Pengamat mengatakan, subsidi itu diduga akan lebih banyak mengalir ke sektor perumahan. Bantuan akan diberikan hingga 1 Februari.
"Warga berharap anggaran selanjutnya dapat meningkatkan jumlah rumah murah di India," kata kepala konsultan properti Jones Lang LaSalle, Anuj Puri.
Pemerintah berencana menyediakan rumah untuk seluruh warganya pada 2022 sebanyak 20 juta unit di kawasan perkotaan, dan 30 juta rumah di wilayah pinggiran. Pengembang menjual rumah murah seharga dua sampai empat juta rupee (29.400 sampai 59 ribu dolar Amerika Serikat).
Rumah subsidi biasa dibangun di atas tanah seluas 55 meter persegi. Skema bantuan itu mulanya ditawarkan dengan nilai bunga rendah untuk pinjaman di atas 600 ribu rupee.
Modi pada bulan lalu menetapkan subsidi tetap diberi untuk pinjaman di atas 1,2 juta rupee. Ketentuan itu akan menguntungkan anak muda yang baru pertama kali memberi rumah. Namun, penerapan pemberian subsidi dinilai lambat.
Rumah yang dibangun di daerah perkotaan baru mencapai 2.776 unit sejak Juni 2015 hingga Agustus 2016, demikian data dari Jaringan Hak Tanah dan Perumahan (HLRN). Sementara itu, rumah yang dibangun di wilayah pinggiran baru mencapai satu juta unit.
Penggusuran wilayah kumuh di sejumlah kota turut menyebabkan ribuan orang kehilangan rumahnya. "Target pemerintah yang ingin menyediakan rumah untuk seluruh warga tampak sulit terwujud, mengingat penerapan kebijakan subsidi rumah murah berjalan cukup lambat, ditambah banyaknya aksi penggusuran," kata Shivani Chaudry, direktur pelaksana HLRN.
"Pinjaman rumah murah tidak akan menyelesaikan masalah tunawisma. Kebijakan yang dibutuhkan justru meningkatkan pembangunan rumah singgah dan kontrakan untuk pekerja migran serta orang miskin," katanya.
Sekitar lebih dari 37 juta rumah tangga atau seperempat populasi warga kota India tinggal di kawasan kumuh, kata konsultan sosial, FSG. Banyak dari mereka tak punya pendapatan tetap serta dokumen yang menjadi syarat pengajuan pinjaman bank.
Bahkan tingginya jumlah populasi dan urbanisasi dianggap akan memperparah krisis rumah. Pengamat berharap Menteri Keuangan Arun Jaitley dapat meningkatkan nilai investasi pemerintah pada 1 Februari untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Langkah itu dinilai akan mendongkrak anggaran pemerintah untuk sektor sosial yang cukup tertinggal dari negara berkembang lainnya, kata HSBC. "Kualitas dan kuantitas pengeluaran pemerintah di sektor sosial cukup tertinggal di banding standar pasar di negara berkembang lainnya," kata HSBC dalam laporannya.
"Hal itu adalah tragedi untuk bidang sosial di India," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika