REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Skotlandia bergantung kepada perantau muda untuk memperluas angkatan kerja dan jumlah penduduknya serta harus mencari kesepakatan sendiri sebagai bagian dari Brexit untuk mengatur migrasinya, kata komite parlemen Skotlandia pada Senin (6/2).
Komite itu memantau dampak perekonomian dari migrasi di Skotlandia dan mendukung pendirian Perdana Menteri Nicola Sturgeon, yang berbeda pendapat dengan pemerintah Inggris terkait bentuk Inggris Raya saat lepas dari Uni Eropa. Skotlandia, salah satu dari empat negara dalam Inggris Raya, memilih tetap berada di Uni Eropa saat sebagian besar memilih keluar.
Partai Nasional Skotlandia yang berkuasa, memperingatkan pemisahan diri lain dapat diambil jika pandangannya tidak dihormati.
Dengan didukung anggota parlemen terpilih dari banyak aliran politik, komite itu mengatakan penurunan jumlah penduduk Skotlandia yang menjadi sumber kekhawatiran selama puluhan tahun, berbalik dalam beberapa tahun belakangan karena banyaknya perantau muda, yang tiba dari Uni Eropa dan menetap.
"Komite yakin terdapat risiko besar untuk Skotlandia terkait hilangnya migran Uni Eropa yang ada saat ini atau penurunan migrasi ke depannya," kata dia, mengutip bukti betapa pentingnya migran Uni Eropa terhadap sejumlah sektor perekonomian.
"Ini memberikan kami kesimpulan harus ada solusi bagi kebijakan imigrasi di Skotlandia ke depannya yang harus dirancang oleh pemerintah Skotlandia dan mengajukannya dengan Inggris Raya dan pemerintah lain," katanya.
Pemerintahan pendukung kemerdekaan Skotlandia berusaha mencari kesepakatan terpisah terkait imigrasi dan ekonomi bagi lima juta jiwa warganya dalam Brexit, berpendapat mereka berbeda dari bagian Inggris lain. Perdana Menteri Inggris Theresa May telah mengatakan, meskipun demikian, prioritas negosiasinya terkait Brexit termasuk membatasi imigrasi dan mengakhiri keanggotaan pasar tunggal, sesuatu yang ingin dipertahankan oleh Skotlandia.
May berjanji bekerja dengan Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara untuk mencapai strategi perundingan Brexit bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika