REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina memprotes daftar sanksi pemerintah Amerika Serikat untuk Iran, yang membidik 25 orang dan lembaga karena berpengaruh pada warga dan perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu, Senin (6/2).
Sanksi itu ditetapkan pada Jumat atau dua hari setelah Iran dianggap harus diawasi karena melakukan uji peluru kendali. Pihak terdampak sanksi pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump itu tidak dapat mengakses sistem keuangan dan mengadakan perjanjian dengan perusahaan AS.
Artinya, perusahaan dan warga asing turut dilarang membuat kesepakatan dengan pihak dalam daftar tersebut atau terancam ditempatkan dalam daftar hitam oleh pemerintah AS. Setidak-tidaknya dua perusahaan dan tiga warga Cina masuk dalam daftar tersebut.
Baca: Trump Perkuat Sanksi Iran, 25 Entitas Diboikot
Departemen Bendahara Negara AS menyebut salah satu warga Cina yang disanksi adalah Qin Xianhua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan, pemerintah telah melayangkan surat protes ke AS.
Kebijakan yang mengancam pihak ketiga itu tidak sejalan dengan keinginan masing-masing pihak untuk saling percaya. "Pemerintah Cina konsisten menentang tiap sanksi yang dibuat sepihak," kata Lu dalam pengarahan berita harian.
Petinggi dua perusahaan Cina yang masuk dalam daftar mengatakan mereka hanya mengekspor produk biasa ke negara kawasan Timur Tengah, Ahad (5/2). Keduanya mengaku tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Cina sempat geram karena AS menetapkan sanksi sepihak ke perusahaannya karena mengadakan kerja sama dengan Iran atau Korea Utara. Cina memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik dekat dengan Iran. Namun, negara itu turut berperan mendorong kesepakatan perjanjian penghapusan program nuklir Iran pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
