REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May di London, Senin (6/2) lalu. Pertemuan terjadi di tengah ketegangan atas resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah milik warga Palestina.
Inggris menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut. Terlebih, dengan adanya tindakan parlemen Israel yang mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) melegalkan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berdasarkan hukum internasional, pembangunan permukiman di tanah sengketa dengan Palestina itu adalah ilegal. Israel masih terus melakukan upaya agar secara hukum tindakan tersebut tetap dapat dilakukan dengan sah.
Menteri Inggris untuk Timur Tengah Tobias Ellwood sebelumnya juga mengatakan pelapor PBB Michl Lynk telah menyerukan agar langkah efektif secara umum dan diplomatik dilakukan untuk memastikan Israel mematuhi resolusi PBB. Resolusi Dewan Keamanan 2334 yang menegaskan semua permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina secara nyata melanggar hukum dan tidak dapat diteruskan.
"Jika Israel memahami sebaliknya masyarakat internasional tidak akan mengambil langkah berarti untuk menegakkan resolusi, maka proyek pembangunan itu akan terus berjalan," ujar Lynk, dilansir Middle East Monitor, Rabu (8/2).
Kunjungan Netanyahu ke Inggris kali ini mendapat tentangan dari banyak orang di negara itu. Banyak dari warga yang menyuarakan sikap pro terhadap Palestina meminta agar pertemuan itu tidak dilakukan, terlebih bila ada maksud Israel meminta dukungan dari May.
Protes didukung sejumlah organisasi Inggris pro-Palestina, termasuk Friends of Al-Aqsa, Muslim Association of Britain, Palestine Solidarity Campaign, Palestinian Forum in Britain, Stop the War Coalition dan War on Want. Direktur Palestinian Forum of Britain (PFB) Hafez al-Karmi mengatakan pemerintah Inggris seharusnya tidak menyambut kriminal perang karena konflik dengan opini publik yang menentang kunjungan ini.
"Penolakan ini sebelumnya didukung petisi yang ditandatangani lebih dari 100 ribu warga Inggris. Petisi mendesak pemerintah tidak menyambut Netanyahu dan justru menahannya," katanya.
Setelah pertemuan dengan May, Netanyahu dijadwalkan kembali ke Israel dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak RUU itu. Hingga saat ini, tak sedikit pihak di Israel yang menentang dilegalkannya pembangunan sekitar 4.000 perumahan yang bertentangan dengan hukum internasional.
RUU juga mendapat kecaman dari kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini. Ia menyatakan pembangunan permukiman Israel yang hendak dilegalkan di wilayah Tepi Barat sangat mengkhawatirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika