REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Komite pengawasan pajak Kongres AS tak akan menyelidiki dokumen pajak Presiden AS Donald Trump. Partai Demokrat telah berulang kali meminta agar komite melakukan penyelidikan atas dugaan hubungan bisnis Trump dengan negara-negara asing termasuk Rusia.
Demokrat menilai, hal itu bisa menunjukkan apakah kerajaan bisnis Trump dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena Trump telah mengangkat isu-isu reformasi pajak untuk hubungan luar negeri.
Namun tak seperti pendahulu-pendahulunya, Trump menolak untuk merilis dokumen pajak pribadinya setelah terpilih sebagai presiden.
"Jika Kongres mulai menggunakan kekuasaannya untuk menggeledah dokumen pengembalian pajak presiden, apakah berarti Kongres bisa melakukan hal yang sama kepada rakyat Amerika?" ujar Ketua House of Representatives Ways and Means Committee, Kevin Brady.
"Privasi dan kebebasan sipil adalah hak penting di negara ini, dan anggota Ways and Means Committee tidak akan melemahkan itu," kata Brady memberikan pembelaan terhadap Trump.
Anggota Partai Republik dari Texas itu memberikan tanggapan terkait surat yang dilayangkan Bill Pascrell, anggota Ways and Means Committee dari Partai Demokrat pada 1 Februari lalu. Pascrell meminta agar dokumen pengembalian pajak Trump yang dirilis Departemen Keuangan AS segera diberikan kepada komite.
Dengan demikian, komite bisa melakukan penyelidikan dan mempertimbangkan apakah dokumen itu layak dirilis ke publik. "Komite kami harus memberikan tanggapan dengan menggunakan otoritas hukum sebagai Kongres, untuk memberikan pengawasan yang tepat ini adalah Checks and Balances 101," tulis Pascrell.
Dalam suratnya, Pascrell juga mengungkapkan kerajaan bisnis Trump melibatkan perusahaan milik negara di Cina, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Arab Saudi. "Sangat penting bagi publik untuk mengetahui dan memahami nya ... posisi keuangan di perusahaan dalam dan luar negeri," tulis dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika