REPUBLIKA.CO.ID, VATICAN CITY -- Paus Fransiskus menekankan warga asli harus diberi hak atas tanah leluhur mereka. Hal ini berkaitan dengan konflik pada pemerintahan Donald Trump yang bersikukuh memasang pipa minyak yang melintasi kawasan suku asli Amerika.
Saat bertemu perwakilan warga asli AS di sela Sidang PBB, Paus Fransiskus mengatakan, isu utama hal ini adalah rekonsiliasi hak ekonomi dan perlindungan teritori. ''Satu-satunya cara melanggengkan kerja sama yang damai antara pemerintah dengan warga asli adalah menyelesaikan konfrontasi dan konflik,'' kata Paus Fransiskus seperti dikutip NBC News, Rabu (15/2).
Suku Cheyenne River dan Standing Rock Sioux sudah meminta pemasangan pipa dari Dakota Utara ke Illionis itu dihentikan. Pemasangan pipa itu mengancam sumber air minum, situs budaya, dan mengancam praktik keyakinan suku asli Amerika. Perusahaan pemasang pipa minyak tersebut, Energy Transfer Partners, meyakinkan pemasangan pipa tidak akan mengganggu pasokan air bersih warga lokal.
Meski tak menyebut kasus pemasangan pipa minyak di Dakota tersebut, Paus Fransiskus yang berdarah Amerika Latin merupakan sosok yang sangat mendukung hak-hak suku lokal dan berkali-kali menolak perkembangan ekonomi yang mengancam tanah suku asli.
''Bagi para pemegang kuasa pemerintahan, amat diapresiasi bila mau mengakui keberadaan suku-suku asli. Perkembangan suatu daerah haruslah melibatkan warga setempat,'' ungkap Paus Fransiskus.
Di masa Pemerintahan Barack Obama, protes atas pembangunan pipa minyak itu membuat 700 orang warga asli ditahan. Pemerintah Federal sendiri belum memberi lampu hijau atas pemasangan tersebut hingga analisis dampak lingkungannya selesai. Donald Trump sendiri sudah meminta asosiasi insinyur untuk memproses pemasangan pipa tersebut.
Dukungan Paus Fransiskus terhadap hak-hak suku asli, pengungsi, isu perubahan iklim, dan kritik terhadap pertumbuhan ekonomi global yang berorientasi pada profit dengan mengabaikan mental mungkin akan jadi sorotan tersendiri ketika Paus Fransiskus bertemu dengan Trump pada Sidang G7 pada Mei 2017 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika