REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit mengatakan penyelesaian dua negara diperlukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, Kamis (16/2).
Pernyataan Aboul-Gheit dikeluarkan setelah satu pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Liga Arab di Kairo, Mesir, dan dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Amerika Serikat.
Pemimpin Liga Arab tersebut kembali menyampaikan posisi Arab, yang menuntut pembentukan negara Palestina Merdeka yang berdampingan dengan Israel berdasarkan perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya. Ia menambahkan Liga Arab akan menghadapi semua upaya Israel memperoleh kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dan juga menolak janji Trump saat ia mencalonkan diri sebagai presiden AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem.
"Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem akan mengakibatkan ledakan bagi kondisi di Timur Tengah," kata Aboul-Gheit di dalam pernyataan tersebut.
Israel disalahkan oleh masyarakat internasional atas kebuntuan dalam proses perdamaian akibat kebijakan perluasan permukimannya, yang ditolak bahkan oleh sekutu paling kuatnya, Amerika Serikat. Meskipun Resolusi 2016 Dewan Keamanan PBB menuntut penghentian segera dan sepenuhnya kegiatan permukiman Israel di Palestina yang diduduki, Parlemen Israel pada Februari menyetujui apa yang disebut Regulation Bill yang berlaku mundur mengesahkan 3.850 rumah di puluhan pos depan yang dibangun secara tidak sah di tanah milik pribadi orang Palestina.
Kepala PBB yang baru dilantik Antonio Guterres pada Rabu mengatakan di Kairo tujuan terakhir kunjungan regionalnya yang meliputi Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar, tak ada rencana B bagi penyelesaian dua negara. Ia merujuk kepada masalah Israel-Palestina sebagai induk semua konflik regional.