REPUBLIKA.CO.ID, TUNISIA -- Tunisia memperpanjang keadaan darurat selama tiga bulan sejak serangan kelompok ekstrimis pada 2015. Itu disampaikan Presiden Beji Caid Essebsi di Kantor Kepresidenan, Kamis (16/2).

“Untuk memperpanjang keadaan darurat selama tiga bulan dari 16 Februari,” katanya, seperti dilansir Alaraby, Jumat (17/2).

Namun, perpanjangan masa darurat bukah terjadi kali ini saja melainkan berungkali diperbarui. Tunisia mengalami keadaan darurat sejak peristiwa pemboman November 2015 oleh kelompok ekstremis. Pemboman tersebut menewaskan 12 pengawal presiden yang berada di sebuah bus.

Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab atas pemboman tersebut serta peristiwa jauh sebelumnya yaitu di Museum Nasional Bardo dan di sebuah resor pantai yang menewaskan 59 wisatawan asing dan pihak keamanan Tunisia.

Penyerang tersebut merupakan kelompok ekstremis yang berlangsung sejak revolusi tahun 2011 saat pemimpin diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali digulingkan. Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed kepada stasiun radio lokal, Mosaique FM, Rabu (16/2) mengatakan keadaan darurat secara definitif akan diperbarui dalam tiga bulan.

Menteri Pertahanan Tunisia, Farhat Horchani menambahkan situasi keamanan mengalami perubahan besar. “Tapi selama situasi kita terhubung ke Libya dan selama Libya tidak memiliki pemerintahan yang mengendalikan situasi, ancaman itu ada,” katanya.

Tunisia berbatasan dengan Libya hanya berjarak 500 kilometer. Sementara Libya sejak jatuhnya pemimpin diktator mereka Moammar Gaddafi masih mengalami kekacauan keamanan. ISIS mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika