REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Najib Razak menolak permintaan Korea Utara untuk bergabung dalam penyelidikan pembunuhan Kim Jong-nam. Ia menunjukkan kepercayaan penanganan yang dilakukan negaranya atas kasus tersebut, dengan mengerahkan dokter dan polisi Malaysia yang sangat profesional.
Duta Besar Korea Utara, Kang Chol, Jumat (17/2) lalu lalu menuduh Malaysia berkolusi dengan musuh. Tuduhan itu disampaikan setelah polisi menolak permintaan Pyongyang agar Malaysia tidak melakukan otopsi dan segera menyerahkan jasad Kim.
"Kami tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu yang akan menggambarkan Korea Utara dalam keburukan. Kami akan bersikap objektif dan kami berharap mereka (Korea Utara) dapat memahami bahwa kami menerapkan aturan hukum di Malaysia," ujar PM Najib, dikutip Strait Times.
Kuala Lumpur telah meminta Dubes Kang untuk menjelaskan pernyataannya yang menuduh Malaysia berkolusi. Malaysia juga akan segera menarik duta besarnya di Korea Utara.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan tuduhan yang dinyatakan kepada Malaysia adalah kebohongan. "Tuduhan-tuduhan ini ... menunjukkan bahwa duta besar telah menyimpulkan mungkin ada tangan orang lain di balik penyelidikan," kata Anifah.
Pada Senin (20/2), Dubes Kang meminta agar negaranya diizinkan untuk bergabung ke dalam penyelidikan pembunuhan Kim di Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA 2) Senin (13/2) lalu. Ia menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dan ketidakpercayaan kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan penyelidikan.
Dubes Kang mengatakan, korban tewas di KLIA 2 itu adalah Kim Chol, seperti nama yang tercantum dalam paspor. Ia bersikeras, korban bukanlah Kim Jong-nam, saudara seayah pemimpin Korea Utara, Kim Jing-un.
"Kejadian ini dipolitisasi oleh Malaysia yang berkolusi dengan Korea Selatan. Sudah tujuh hari sejak kejadian itu, namun tidak ada bukti yang jelas tentang penyebab kematiannya dan saat ini kita tidak bisa mempercayai penyelidikan yang dilakukan oleh polisi Malaysia," tutur Kang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika