REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, ia akan bersikap terbuka terhadap reformasi imigrasi. Pernyataan yang dikemukakannya dalam pidato dihadapan Kongres pada Selasa (28/2) itu menggeser retorika keras Trump terkait imigrasi ilegal di AS.
Trump terlihat menyisihkan perselisihannya dengan Partai Demokrat dan media untuk menunjukkan kinerja terbaik pemerintahannya. Ia juga berusaha mendapatkan kembali kepercayaan warga Amerika yang dibuat bingung dengan gaya kepemimpinannya selama ini.
Dalam pidatonya, ia menuturkan nada ucapan yang lebih lembut, untuk meminta Partai Republik dan Partai Demokrat bekerja sama dalam melakukan reformasi imigrasi. Menurutnya, hal itu dapat terwujud jika Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres bersedia melakukan kompromi.
Reformasi imigrasi yang komprehensif selalu dihindari oleh pendahulu-pendahulu Trump, seperti Presiden Barack Obama dan Presiden George W. Bush. Reformasi dinilai dapat memicu perpecahan di dalam tubuh Kongres dan di antara penduduk Amerika. Namun, menurut Trump, reformasi akan menaikkan upah dan membantu lebih banyak keluarga kelas menengah di AS yang tengah berjuang meningkatkan perekonomian mereka.
"Saya percaya bahwa reformasi imigrasi yang nyata dan positif sangat mungkin dilakukan, selama kita fokus pada tujuan berikut: untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan upah bagi warga Amerika, untuk memperkuat keamanan bangsa kita, dan untuk menghormati hukum kita," kata Trump.
Bulan pertama pemerintahan Trump didominasi oleh perintah eksekutif kontroversial yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim untuk datang ke AS. Ia juga melakukan serangan terhadap media dan individu dengan memberikan kritik keras melalui akun Twitter pribadinya.
Namun, dalam pidato terakhirnya ini, Trump seolah sedang melakukan reset ulang. Ia mencoba keluar dari masa-masa kacau yang menabur keraguan tentang kemampuannya untuk memerintah secara efektif.
Bahkan Trump dilaporkan akan segera menghapus Irak dari daftar negara yang dilarang memasuki AS. Empat pejabat pemerintahan AS mengatakan, keputusan untuk mengeluarkan Irak merupakan tekanan dari Pentagon dan Kementerian Luar Negeri. Mereka mendesak Gedung Putih untuk mempertimbangkan kembali keberadaan Irak.
Irak dianggap memiliki peran kunci dalam memerangi kelompok radikal ISIS. Hal itu sejalan dengan keinginan Trump yang mengatakan perlawanan terhadap ISIS akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Trump dilaporkan akan menandatangani perintah eksekutif baru pada Rabu (1/3).
Dalam pidatonya di depan Kongres itu, ia juga cukup banyak mengucapkan janji-janji. Namun, tidak banyak menuturkan secara spesifik bagaimana cara mewujudkan janji-janji tersebut, yang diperkirakan dapat menambah defisit anggaran.
Trump ingin melakukan perbaikan dalam bidang kesehatan, melakukan pemotongan pajak, serta membangun dan memperbaiki fasilitas publik yang rusak, seperti jalan dan jembatan. Hal itu diperkirakan akan memakan dana sebesar 1 triliun dolar AS.
Terkait kebijakan luar negeri, Trump menekankan kembali dukungan AS untuk NATO, meski masih bersikeras tidak mau membayar biaya pertahanan lebih. Ia juga terlihat berupaya memulihkan hubungan dengan Rusia mesti tidak menyinggungnya secara eksplisit.
"Amerika bersedia menemukan teman-teman baru dan menjalin kemitraan baru, untuk menyelaraskan kepentingan bersama. Kami ingin harmoni dan stabilitas, bukan perang dan konflik," jelasnya.
Selain itu, Trump mengatakan ia ingin memberikan keringanan pajak besar-besaran untuk penduduk kelas menengah dan juga memotong tarif pajak perusahaan. Namun lagi-lagi dia tidak memberikan rincian spesifik dan gagal menjawab pertanyaan anggota Kongres terkait pajak perbatasan yang diusulkannya untuk meningkatkan ekspor di atas impor, dilansir laman Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika