REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kelompok tujuh negara di Pasifik meminta PBB menyelidiki dugaan meluasnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Papua, Indonesia, yang di dunia internasional sering disebut sebagai Papua Barat.
Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal mengajukan permintaan itu dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, dan berbicara dengan mengatasnamakan negaranya sendiri beserta Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall dan Kepulauan Solomon.
Warsal mengatakan berbagai badan PBB dan perwakilannya telah mengemukakan kekhawatiran mereka atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia, termasuk eksekusi di luar hukum dan pemukulan para aktivis Papua Barat.
"Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum mampu membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran yang meluas ini," katanya.
"Begitu pula Pemerintah (RI) belum bisa memberikan keadilan bagi para korban. Juga belum ada tindakan nyata oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran ini," tambahnya.
Warsal menyerukan Dewan HAM meminta Komisaris Tinggi HAM membuat laporan terkonsolidasi mengenai situasi aktual di Papua Barat. "Laporan tersebut harus membuat rekomendasi bagi tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM," katanya.
Indonesia menolak tuduhan meluasnya pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua Barat. "Pemerintah Indonesia selalu berusaha mengatasi setiap dugaan pelanggaran HAM serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan memberikan keadilan," kata perwakilan Pemerintah RI kepada Dewan HAM PBB.
Papua Barat, bekas jajahan Belanda, menjadi bagian dari Indonesia setelah referendum yang diawasi PBB di 1969 yang melibatkan hanya sebagian kecil dari populasi pribumi Melanesia. Ada dukungan kuat di antara negara-negara pulau Pasifik bagi para aktivis Papua Barat yang menginginkan pelaksanaan referendum lainnya.
Diterbitkan Pukul 11: 00 AEST 3 Maret 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika