REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Partai Komunis yang berkuasa di pemerintahan Cina memberikan retorika keras tentang Islam. Pejabat-pejabat tinggi negara membuat peringatan berulang kali terkait momok ekstremisme agama yang mulai memasuki negara itu.
Di hadapan para pemimpin politik di Beijing, pejabat partai untuk urusan politik dan hukum di Xinjiang, Shaerheti Ahan, turut memperingatkan tentang ketidakstabilan di Cina akibat adanya situasi antiteror internasional.
Tahun lalu, Presiden Xi Jinping telah meminta Partai Komunis untuk melakukan "Sinicize" terhadap Xinjiang, yang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat minoritas etnis dan agama. Sementara pemimpin regional Xinjiang justru memprotes kebijakan yang memicu kekerasan itu.
Pada Jumat (10/3), Presiden Xi mendesak pasukan keamanan untuk mendirikan Great Wall of Steel di sekitar wilayah Xinjiang. Perintah itu dikeluarkan setelah adanya lonjakan pertumpahan darah, yang menurut pihak berwenang, dilakukan oleh ekstremis dan separatis Islam.
Xi mengeluarkan perintah pertemuan militer tradisional, pada Jumat, di sela-sela sesi kongres rakyat nasional, sidang tahunan parlemen Cina di Beijing. Ia meminta agar para pejabat mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Xinjiang.
"Mempertahankan stabilitas di Xinjiang adalah tanggung jawab politik," tulis kantor berita Xinhua, mengutip pernyataan Xi.
Aksi unjuk rasa antiteror terus meluas di Xinjiang. Xinjiang merupakan rumah bagi minoritas Muslim Uighur berbahasa Turki, yang semakin banyak ditempati oleh etnis Han Cina.
Puluhan ribu tentara bersenjata telah ditempatkan di jalan-jalan Xinjiang dalam beberapa pekan terakhir. Belum lama ini, ketua Partai Komunis daerah itu mendesak tentada untuk mengubur mayat teroris di lautan.
Selama puluhan tahun, Xinjiang telah menghadapi kekerasan etnis. Hal ini dipercaya semakin diperparah oleh perlakuan buruk pemerintah Cina terhadap Uighur, yang meliputi pembatasan beribadah, serta diskriminasi sosial dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
