Rabu 15 Mar 2017 18:55 WIB

Investasi Belanda di Turki tidak Terganggu Perseteruan Diplomatik

Warga berjalan melewati konsulat Belanda di Istanbul, Turki, 14 Maret 2017. Turki dan Belanda sedang terlibat dalam ketegangan diplomatik.
Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis
Warga berjalan melewati konsulat Belanda di Istanbul, Turki, 14 Maret 2017. Turki dan Belanda sedang terlibat dalam ketegangan diplomatik.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Turki untuk Urusan Uni Eropa Omer Celik mengatakan investasi Belanda di Turki tidak terancam oleh perseteruan diplomatik baru antara kedua negara.

Celik menegaskan kemarahan Ankara sepenuhnya ditujukan kepada pemerintahan Belanda, bukan kepada warga maupun perusahaan-perusahaan asal negara tersebut. Dalam wawancara dengan Reuters pada Selasa malam waktu setempat, Celik berpendapat sudah saatnya pemerintah Ankara meninjau ulang kesepakatan migrasi dengan Uni Eropa, mengingat organisasi tersebut tidak memenuhi janjinya untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi warga Turki.
 
Turki membekukan hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan Belanda pada Senin lalu. Mereka mengusir duta besar Belanda dan melarang penerbangan diplomatik untuk mendarat di negaranya.
 
Langkah tersebut merupakan balasan bagi Amsterdam yang sejumlah menteri dari Ankara untuk berkampanye di depan warga Turki di Belanda terkait rencana referendum perluasan kewenangan presiden pada April mendatang.
 
Saat ini ada jutaan warga Turki yang tinggal di negara-negara Eropa. Mereka masih mempunyai hak pilih dan dianggap penting untuk memastikan kemenangan bagi referendum perluasan kewenangan Presiden Tayyip Erdogan.
 
Namun, sejumlah negara Eropa seperti Belanda dan Jerman, melarang menteri-menteri dari Turki untuk berkampanye terkait referendum tersebut dengan alasa keamanan. Selain itu, peraturan di Turki juga melarang kampanye pemilihan umum di luar negeri maupun di sela-sela kunjungan diplomatik. Namun, para menteri dari Ankara mengakali peraturan tersebut dengan menggelar acara yang mereka sebut sebagai acara kebudayaan bagi warga Turki di luar negeri.
 
Keputusan Belanda dan Jerman untuk melarang para menteri dari Ankara berkampanye itu membuat Turki marah. Presiden Erdogan menyebut pemerintah Belanda sebagai sisa-sisa Nazi. Amsterdam tidak mundur dan justru menunut permintaan maaf dari Turki.
 
Situasi panas itu sempat membuat perusahaan-perusahaan asing di Turki khawatir. Apalagi saat seorang wakil perdana menteri negara tersebut mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi bagi Belanda.
 
Namun demikian, Celik mengatakan sudah meyakinkan semua perusahaan asing Turki adalah tempat yang aman bagi intestasi. "Warga Belanda yang ingin berinvestasi, atau sudah punya perusahaan di sini dan menciptakan lapangan perkerjaan, sudah kami yakinkan akan keamanan modal mereka. Mereka jelas tidak terlibat dalam krisis kedua negara," kata Celik.
 
"Sektor swasta, dunia usaha, pariwisata, dan warga Belanda bukan bagian dari krisis ini," kata Celik saat ditanya apakah perusahaan Belanda di Turki akan terdampak oleh memanasnya hubungan kedua negara.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement