REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Majelis rendah dalam Parlemen Pakistan telah meloloskan undang-undang yang memungkinkan pengadilan militer rahasia di negara itu didirikan kembali, Kamis (22/3). Kalangan aktivis mengkritik rancangan aturan itu yang dianggap bisa melanggar hak asasi manusia (HAM).
Pengadilan militer rahasia di Pakistan pertama kali didirikan pada 2015 lalu. Hal ini dilakukan sebagai respons dari serangan terhadap sebuah sekolah militer yang membuat 134 murid tewas. Taliban Pakistan diduga berada di balik peristiwa itu.
Setelah didirikan, pengadilan mengadili dua warga sipil yang diduga melakukan tindakan terorisme. Pengadilan militer rahasia itu juga tercatat telah menjatuhkan hukuman mati kepada lebih dari 160 orang.
Sebanyak 20 di antaranya dilaporkan sudah dilaksanakan. Dengan kata lain, ada sekitar 400 tahanan di dalam penjara yang terlibat kasus terorisme telah menghadapi hukuman mati dengan cara digantung.
Di bawah sistem pengadilan militer rahasia, terdapat beberapa aturan yang dinilai dapat membahayakan hak-hak dasar seseorang. Di antaranya adalah tergugat tidak diperbolehkan menunjuk pengacara mereka sendiri. Tergugat diwakili oleh militer sebagai pembela.
Kemudian, hakim di pengadilan itu juga tidak diharuskan memiliki gelar sebagai seorang sarjana hukum. Tak kalah menarik, selama proses peradilan berlangsung tak satupun media maupun publik yang diizinkan untuk melihat. Segala sesuatu yang dapat diketahui oleh umum hanyalah ketika vonis diputuskan.
Tidak ada hak bagi terdakwa untuk kemudian melakukan upaya banding atas putusan hakim. Namun, setelah dua tahun berjalan, pengadilan militer rahasia ditutup tepatnya pada 7 Januari lalu, sesuai ketetapan mandat.
Namun, dalam undang-undang yang dibuat majelis parlemen kali ini, pengadilan militer rahasia Pakistan akan menerapkan beberapa aturan baru. Pertama adalah, tersangka dapat menunjuk pengacara pilihan mereka.
Selain itu, tersangka juga diperkenankan membaca tuduhan terhadap dirinya saat penangkapan berlangsung. Mereka memiliki waktu selama 24 jam hingga kemudian proses hukum dilakukan.
Salah satu alasan utama pengadilan militer rahasia harus didirikan kembali adalah karena Pemerintah Pakistan dinilai tidak dapat memberi jaminan keamanan memadai kepada hakim di pengadilan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika