REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru untuk membatalkan peraturan mengenai perubahan iklim di era Presiden Obama. Trump menepati janji kampanyenya untuk mendukung industri batubara, namun kebijakannya itu menimbulkan pertanyaan bagaimana peran AS untuk memerangi pemanasan global.
Dengan diapit oleh penambang batubara dan eksekutif perusahaan batubara, Trump menyatakan "Kemerdekaan Energi" dalam perintah eksekutifnya yang diumumkan di markas Badan Perlindungan Lingkungan. Para penambang, eksekutif perusahaan batubara, dan staf dari kelompok industri bertepuk tangan keras setelah Trump memberikan pernyataan.
"Saya mengambil langkah bersejarah untuk membebaskan pembatasan energi di Amerika, untuk membalikkan intrusi pemerintah, dan membatalkan peraturan yang membunuh lapangan pekerjaan," kata Trump.
Langkah ini memicu reaksi dari koalisi 23 negara bagian dan pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok lingkungan. Mereka menyebutnya sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat dan bersumpah untuk melawannya di pengadilan.
Target utama perintah eksekutif itu adalah menghentikan program Clean Power Plan yang ditandatangani mantan Presiden Barack Obama. Program itu diperlukan untuk memangkas emisi karbon dari pembangkit listrik dan menunjukkan komitmen AS berdasarkan kesepakatan perubahan iklim di Paris pada 2015.
Keputusan Trump membatalkan aturan mengurangi emisi metana dari produksi minyak dan gas. Karbon dioksida dan metana adalah dua gas utama yang dihasilkan efek rumah kaca.
Eksekutif energi mempertanyakan apakah kebijakan Trump memiliki efek besar terhadap industri mereka. Sementara aktivis lingkungan justru mengatakan kebijakan Trump adalah kebijakan yang sembrono.
"Saya tidak bisa memberitahu Anda seberapa banyak perintah eksekutif itu akan berpengaruh, tapi saya dapat memberitahu Anda kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk industri batubara," kata Presiden Kentucky Coal Association, Tyler White.
Koalisi negara-negara bagian yang sebagian besar mendukung Partai Demokrat dan pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka akan menentang perintah eksekutif itu dan membawanya ke pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
