Kamis 06 Apr 2017 10:12 WIB

Rusia: Resolusi Barat Soal Suriah Terburu-buru

Rep: Crystal Liestia Purnama/ Red: Ani Nursalikah
Foto diambil 4 April 2017, ketika petugas medis Turki memeriksa korban serangan senjata kimia di kota Idlib, Suriah, di rumah sakit di Reyhanli, Hatay, Turki.
Foto: AP
Foto diambil 4 April 2017, ketika petugas medis Turki memeriksa korban serangan senjata kimia di kota Idlib, Suriah, di rumah sakit di Reyhanli, Hatay, Turki.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB tentang dugaan penggunaan senjata kimia di kota Khan Shaykhun Suriah pada Selasa (4/4). Rusia menilai resolusi Barat mengenai serangan senjata kimia yang diajukan terlalu terburu-buru dan sangat lalai.

"Sebaliknya, kami mengajukan rancangan resolusi pendek kami, dibuat dengan etika dan bertujuan melakukan penyelidikan yang benar daripada untuk menunjuk orang-orang yang bersalah sampai fakta-fakta ditetapkan," kata Sekretaris Pers dari Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Fedor Strzhizhovsky, dikutip dari TASS, Rabu (5/4).

Kepada pers dia juga mengatakan Dewan Keamanan PBB telah berkonsultasi dan akan mencoba menyusun resolusi kompromi.

Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan kepada wartawan Dewan Keamanan PBB mengadakan pembicaraan dengan cara yang konstruktif, tetapi anggota Dewan Keamanan PBB berada pada pertengahan jalan. Prancis percaya resolusi harus disetujui sesegera mungkin, namun Dewan Keamanan tidak mungkin memberikan suara pada resolusi pada hari itu juga.

Adapun dalam pertemuan darurat DK PBB tersebut, Duta Rusia untuk PBB mengusulkan agar mengurangi substansi resolusi menjadi satu paragraf. Resolusi tersebut berisi imbauan untuk misi penyelidilan oleh OPCW agar sepenuhnya menyelidiki laporan tentang insiden yaitu dengan menyerahkan daftar penyidik kepada PBB untuk disetujui selanjutnya.

Selain itu dia juga menyarankan agar penyelidikan dilakukan seimbang secara geografis. Dia meminta agar kelompok bersenjata ilegal yang menaungi wilayah tersebut (kelompok pemberontak) memberikan akses seluas-luasnya bagi OPCW untuk melakukan penyelidikan.

Sementara resolusi dari pertemuan darurat DK PBB yang diusulkan Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis itu menuntut pemerintah Damaskus bekerja sama dengan tim peneliti internasional, termasuk memberikan semua rincian informasi tentang penerbangan dan operasi udara yang dilakukan, terutama pada Selasa (4/4) saat kejadian itu berlangsung.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement