REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menekankan pentingnya kembali melakukan dialog agar Suriah dapat mencapai stabilitas dan perdamaian. Tindakan yang dilakukan secara sepihak serta apa pun untuk mengatasi konflik di negara itu dinilai tidak akan menghasilkan apa pun.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menuturkan konflik di Suriah harus diselesaikan melalui perundingan. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menahan diri.
"Bagi Indonesia, stabilitas dan perdamaian di Suriah hanya dapat dicapai melalui proses dialog dan kesepakatan. Semua pihak harus menahan diri dalam mengehentikan kekerasan," ujar Arrmanatha dalam jumpa pers rutin di Jakarta, Jumat (7/4).
Dugaan serangan senjata kimia terjadi di Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib, Suriah pada Selasa (4/4) lalu. Sedikitinya 86 orang tewas, termasuk 20 diantaranya adalah anak-anak dalam kejadian tersebut.
Pada Kamis (6/4) malam, militer AS dilaporkan melancarkan serangan dengan menggunakan 60 rudal jenis tomahawk. Seorang pejabat negara itu mengungkapkan, aksi ini merupakan pembalasan atas serangan senjata kimia yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Suriah.
AS meyakini Pemerintah Suriah berada di balik serangan itu. Salah satu alasan yang mendasari tuduhan itu adalah kejadian berlangsung di wilayah yang dikuasai oposisi Suriah.
Sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB bersama dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) pada Oktober 2016 menemukan bukti militer Suriah menggunakan bom klorin dalam beberapa kali serangan sepanjang konflik yang terjadi di negara Timur Tengah itu selama hampir enam tahun. Serangan dengan senjata kimia ini diperkirakan terjadi sekitar 2014 dan 2015.
Presiden Suriah Bashar Al Assad kemudian diduga terkait langsung dengan perintah penggunaan senjata kimia. Ia disebut oleh penyellidik internasional bertanggung jawab bersama dengan saudara laki-lakinya karena melakukan salah satu jenis kejahatan perang itu.
Penggunaan senjata kimia dilarang di bawah hukum internasional dan termasuk dalam kategori kejahatan perang. Penyelidikan yang dilakukan saat ini di Suriah tidak memiliki kekuatan hukum.
Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley juga mengatakan negaranya tidak lagi berfokus untuk membuat Assad meninggalkan kekuasaan. Namun, ada tindakan lain yang secara sepihak dapat Negeri Paman Sam lakukan, jika badan dunia gagal untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi pemimpin Suriah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika