REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte membatalkan rencana kunjungan ke pulau diklaim Filipina di Laut Cina Selatan, setelah Cina memberikan peringatan atas rencana kunjungannya itu.

Pemimpin Filipina itu pada pekan lalu mengumumkan rencana mengibarkan bendera Filipina di pulau Thitu dan mendirikan markas tentara untuk membentengi pulau itu. "Karena persahabatan kami dengan Cina dan karena kami menghargai persahabatan, saya tidak akan pergi ke sana untuk mengibarkan bendera Filipina," kata Duterte dalam pidato di hadapan masyarakat Filipina di Riyadh pada Rabu (12/4).

"Mereka (Cina) mengatakan, jangan pergi ke sana untuk sementara waktu. Tolonglah, jangan pergi. Saya akan mawas diri karena kami menghargai persahabatan dengan Cina," katanya, dengan menambahkan ia kemungkinan hanya akan mengirim anaknya ke pulau tersebut untuk melakukan peninjauan.

Cina mengklaim hampir sebagian besar wilayah perairan strategis itu, yang setiap tahun dilintasi kapal perdagangan dengan nilai lima triliun dolar AS. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah perairan tersebut.

Presiden tenar itu melakukan kunjungan kenegaraan sepekan di Timur Tengah untuk membantu perdagangan dan investasi, dan bertemu dengan warga Filipina di luar negeri. Timur Tengah adalah sumber kedua terbesar penerimaan dana, dengan lebih dari satu juta pekerja Filipina memberikan pemasukan 7,6 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Duterte, yang memicu ketegangan hubungan dengan Cina, menyalahkan Amerika Serikat atas sengketa wilayah maritim saat ini, mereka menilai bahwa AS tidak melakukan tindakan dan menghentikan Cina, saat mereka melakukan pembangunan dan mempersenjatai pulau buatan di zona ekonomi eksklusif Filipina.

Filipina akan meneguhkan wilayah itu, tetapi tidak dengan cara militer. Wilayah di Laut Cina Selatan dikendalikan Manila untuk menjaga keseimbangan geopolitik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika