REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Hingga 2,5 juta suara diduga telah dimanipulasi dalam referendum Turki pada Ahad (16/4) yang berakhir dengan keunggulan hasil suara 'Ya' untuk kekuasaan presiden yang lebih besar, kata Alev Korun, anggota Dewan Eropa untuk misi pengamatan dari Austria kepada radio ORF, Selasa (18/4).
Misi pengamatan dari Dewan Eropa yang memiliki 47 anggota, merupakan badan hak asasi manusia terkemuka di benua itu. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut adalah sebuah kontes yang tidak adil. Dukungan untuk "Ya" mendominasi saat kampanye, dan adanya aksi penangkapan wartawan serta penutupan media yang memiliki pandangan lain, kata pengamat itu.
Tapi Korun mengatakan ada yang harus dipertanyakan mengenai pemungutan suara yang sebenarnya terjadi. "Ini adalah tentang fakta dalam hukum bahwa hanya menerima amplop pemungutan suara yang resmi. Pihak berwenang tertinggi pemilu memutuskan demikian, namun -karena itu, ada tindakan melawan hukum- ada amplop tanpa stempel resmi juga diakui," katanya.
"Ada kecurigaan bahwa hingga 2,5 juta suara diduga telah dimanipulasi," kata anggota parlemen Austria itu.
Korun juga mengatakan bahwa polisi di Diyarbakir, sebuah kota yang ditempati oleh mayoritas suku Kurdi menghalangi dua dari rekannya memasuki lokasi pemungutan suara. Dia juga menunjukkan video di media sosial, yang menayangkan adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali, meskipun hal ini masih harus dibuktikan kebenarannya.
"Keluhan ini harus ditanggapi dengan sangat serius dan mereka, dalam hal apapun, dapat membalikkan hasil suara," kata Korun.
Partai Masyarakat Demokrat (HDP) oposisi yang pro-Kurdi mengatakan bahwa keluhan mengenai surat suara yg tidak dicap mempengaruhi tiga juta pemilih, lebih dari dua kali margin kemenangan Presiden Tayyip Erdogan.
Presiden Turki Tayyip Erdogan menolak adanya kritik terkait hasil pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
