Kegiatan tahunan yang digelar 7 April 2017 di University of Adelaide ini mengangkat tema Revolusi Mental, sejalan dengan tema kebijakan Pemerintahan Joko Widodo. Penyelenggaran IRD, GoLive Indonesia menghadirkan dua pembicara utama. Yang pertama, Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Konsul Jenderal RI di Sydney, memaparkan revolusi mental sebagai bentuk transformasi perilaku, sikap dan tindakan individu.

“Mengingat kembali sejarah revolusi mental yang diusung sejak masa Kartini, Budi Utomo sampai dengan periode kepemimpinan Presiden Jokowi, hal ini menggambarkan bahwa gagasan ini telah diperjuangkan para pendiri bangsa untuk menjadi nilai luhur bangsa Indonesia,” ujarnya.

Profesor Christopher Findlay menyerahkan cenderamata kaus berlambang GoLive Indonesia kepada Konsul Jenderal Yayan Ganda Hayat Mulyana.

(Foto: Kiriman/Vidi Valianto)

Yang kedua, Profesor Deborah Turnbull dari Fakultas Psikologi University of Adelaide menggarisbawahi pentingnya konsep revolusi mental dalam perilaku manusia. Namun ia menambahkan pentingnya dimensi kesehatan mental dalam konsep revolusi mental untuk mencapai kesejahteraan hidup individu.

Dengan mengangkat isu-isu kesehatan mental seperti tingginya angka depresi pada negara berkembang dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan mental, Prof. Turnbull mengajukan platform baru, sebuah revolusi kesehatan mental.

“Konsep revolusi kesehatan mental harus mengacu kepada dua prinsip utama kesehatan mental oleh WHO, yaitu, mendasarkan pada prinsip hak asasi manusia, dan memperluas pelayanan kesehatan mental dari tingkat anak usia dini sampai pada level komunitas,” ujarnya.

Profesor Christopher Findlay (Executive Dean of the Faculty of the Professions, University of Adelaide) yang juga turut menghadiri IRD ke-4 sebagai salah satu pendiri dan penyokong utama GoLive Indonesia mengapresiasi kegiatan ini.

IRD ditandai dengan diskusi panel dengan lima tema berbeda.

Didik Agus Suwarsono, mahasiswa S2 Fakultas Manajemen Lingkungan di Flinders University membuka diskusi pertama bertajuk Negara Maritim. Menurut Didik, ditetapkannya kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia mengharuskan kita memahami tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan budaya negara perairan dan solusinya.

“Dukungan finansial kepada pelaku industri perairan, pencemaran lingkungan dan mahalnya bahan pangan industri perikanan adalah tiga masalah utama yang harus dicermati, dan pemerintah perlu mempertimbangkan solusi alternatif yang mencakup tiga hal penting, yaitu politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.

Sementara Arif Hidayatullah, mahasiswa S2 di Fakultas Hukum di Flinders University, memaparkan implementasi hukum konvensi laut internasional seringkali memberi kendala bagi pemerintah memerangi praktek penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Data tahun 2015 mencatat jumlah kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia lima kali lebih banyak dibandingkan kapal yang masuk dengan dokumen lengkap.

Permasalahan lain yang sangat umum terjadi adalah sulitnya membuktikan kepemilikan kapal yang sah dan keaslian dokumen. Oleh karena itu, tindakan penenggelaman dan pengeboman kapal adalah beberapa cara yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan efek jera.

Nuzul Qur'aniati, kandidat doktor dari Fakultas Keperawatan Flinders University, membuka pemaparan diskusi panel kedua yang bertemakan “Mempersiapkan Kebijakan Lokal di Indonesia”. Nuzul mencatat permasalahan terbesar yang dihadapi, tidak saja oleh anak penderita HIV tapi juga keluarga mereka adalah stigma dan diskriminasi.

Namun, berkaca dari pengalaman sejumlah negara seperti India dan Uganda, program penitipan anak yang terintegrasi dengan pendekatan keluarga menjadi alternatif solusi yang sedang dikerjakan Nuzul dalam penelitiannya.

Suryo Guritno, kandidat doktor lainnya dari Fakultas Kebijakan Publik Flinders University, dalam panel kedua itu memaparkan tentang kebijakan pinjaman keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti transparansi penggunaan dan perencanaan keuangan.

Sementara diskusi panel ketiga tentang Industri Makanan dan Minuman, Sari Eka menceritakan tentang “Bakulan”, satu-satunya toko khas Indonesia di Adelaide. Nama Bakulan sendiri berasal dari Bahasa Jawa, yang artinya berjualan. Sedikitnya barang-barang Indonesia yang bisa ditemui di toko-toko Australia membuat ia dan suami memiliki ide untuk membuka sendiri toko Indonesia di Adelaide.

Berangkat dari kerinduan itu, Sari telah menjalankan toko Bakulan selama tiga tahun dan mengklaim bahwa 90% barang yang dijual adalah produk Indonesia asli.

“Saya berharap Bakulan tidak hanya sekedar menjadi toko yang menyediakan kebutuhan orang-orang Indonesia di Adelaide, tapi juga menjadi penyambung silaturahmi khususnya bagi komunitas Indonesia di Adelaide,” jelasnya.

Sesi foto bersama dengan Konsul Jenderal, perwakilan DFAT South Australia, Prof Findlay, Prof Turnbull, seluruh panelis dan peserta.

(Foto: Kiriman/Vidi Valianto)

Pada diskusi panel keempat, tema Pendidikan sebagai Platform Pembangunan dibahas oleh Aryani Tri Wrastari, mahasiswa PhD dari Fakultas Pendidikan University of Adelaide. Aryani menjelaskan bagaimana agama dapat menjadi modalitas budaya bagi guru sebagai agen perubahan di pendidikan.

Ia mewawancarai 13 pendidik di Indonesia dari lima latar belakang agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. “Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori untuk mengembangkan model pendidikan yang memberikan dampak transformasi di Indonesia”, ujarnya.

Sementara Welmince Djulete dalam pemaparannya mengulas pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di rural dan area tertinggal dengan mengimplementasikan model pendidikan yang berbasis masyarakat.

Kandidat doktor dari Fakultas Pendidikan di Flinders University ini memaparkan masalah klasik yang menghambat peningkatan kualitas guru, meliputi kurangnya dukungan fasilitas, panduan dan juga kebijakan pemerintah yang belum mampu menjawab kebutuhan guru.

Di sesi ini juga Yusnita Febrianti, kandidat doktor dari Fakultas Bahasa University of Adelaide mendiskusikan permasalahan dalam buku-buku teks Bahasa Inggris di kurikulum pendidikan menengah, khususnya kelas 7 dan 8.

Menurut Yusnita, visualisasi cerita yang buruk ditambah instruksi dan penjelasan yang tidak tepat sasaran maupun konteks akan sangat mempengaruhi proses belajar siswa. “Guru sangat dituntut untuk memiliki kepekaan dan pengetahuan dalam memilih buku teks yang tepat dalam hal isi dan visualisasinya”, tambahnya.

Diskusi panel terakhir membahas Kebijakan Luar Negeri RI. Panelis Sian Troath, mahasiswa PhD dari Jurusan Sejarah dan Hubungan Internasional University of Adelaide, menjelaskan dinamika kepercayaan yang mewarnai hubungan Indonesia-Australia dari masa kepemimpinan Soekarno dan Soeharto.

Sian menyimpulkan perlunya kajian intensif tentang hubungan bilateral Indonesia-Australia, agar dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam relasi kedua negara.

Di sesi ini juga Yessi Olivia, kandidat doktor dari Jurusan Sejarah dan Hubungan Internasional University of Adelaide, memaparkan Kebijakan Bebas Aktif Luar Negeri RI dan dampaknya pada isu HAM.

Yessi memaparkan transisi arah kebijakan dari masa sebelum dan sesudah Presiden Habibie, sebagai tonggak baru demokrasi di Indonesia. Selain itu, Yessi juga menggarisbawahi peranan media di era teknologi informasi dalam mempengaruhi isu hak asasi manusia, terutama pada perempuan dan anak.

Selain menggelar diskusi, IRD ke-4 kali ini juga menandai pergantian dari Aritta Gracia Girsang yang telah menggelar GoLive Indonesia selama 3 tahun kepada Indra Yohanes Kiling. Tema psikologi juga mulai diperkenalkan pada gelaran IRD kali ini, menandai perluasan kajian dalam diskusi GoLive Indonesia yang selama ini lebih kental dengan tema-tema perdagangan, pertanian dan pangan.

*Sumbangan tulisan Aryani Tri Wrastari dan M Nurul Ikhsan Saleh dari Adelaide. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.