REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemerintah Venezuela menyatakan akan menarik diri dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Hal ini diumukan setelah OAS mengadakan pertemuan dengan para menteri luar negeri yang bertujuan membahas krisis Venezuela.
Pemerintah Venezuela sebelumnya juga menuding adanya keterlibatan sejumlah pihak di Amerika Serikat (AS) untuk membuat kekacauan di salah satu negara Amerika Selatan itu. Salah satu tujuan utama Washington diyakini adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro.
Protes yang disertai kekerasan terus terjadi di Ibu Kota Caracas pada Rabu (26/4). Seorang pengunjuk rasa dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan. Korban dilaporkan terkena tabung gas air mata.
Setidaknya, hingga saat ini ada 30 orang yang harus kehilangan nyawa sejak gelombang protes terhadap Maduro berlangsung dalam satu bulan terakhir. Unjuk rasa yang dilakukan oleh banyak orang di negara itu juga disebut sebagai upaya terorganisir dalam mengalahkan Revolusi Bolivarian yang dibuat oleh Pemerintah Venezuela.
"Pada Kamis (27/4) kami akan mengajukan surat pengaduan kepada OAS dan mungkin memulai proses pengunduran diri yang memakan waktu hingga 24 bulan ke depan," ujar menteri luar negeri venezuela Delcy Rodriguez, dilansir BBC, Kamis (27/4).
Langkah Venezuela untuk keluar dari OAS disebut sangat mengejutkan. Selama ini, banyak negara anggota organisasi tersebut memang menilai bahwa apa yang terjadi di venezuela adalah karena diabaikannya hak-hak demokrasi warga.
Sementara itu, kekacauan ekonomi juga terus terjadi di Venezuela. Inflasi negara itu diperkirakan mencapai hingga 700 persen pada tahun ini, berdasarkan data yang diperolehd ari Dana Moneter Internasional (IMF). Oposisi menyalahkan kebijakan sosialis yang diterapkan oleh Maduro, serta pendahulunya mantan presiden Hugo Chavez.
Meski demikian, pemerintah negara tersebut membantah. Para pejabat Venezuela juga menekankan adanya sabotase yang dilakukan oleh banyak elite bisnis, sehingga berdampak pada kekacauan dan kehancuran ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika