REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dapat memberikan suara secepatnya pada pekan depan atas undang-undang untuk menguatkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi tersebut menargetkan industri perkapalan dan perusahaan yang melakukan bisnis dengan negara tersebut pada Kamis (27/4).

Ketua Bagian Hubungan Luar Negeri Ed Royce mengatakan perundang-undangan tersebut, yang disetujui oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR bulan lalu, dimaksudkan untuk memotong pasokan uang tunai yang membantu dana program nuklir Korea Utara. Selain itu juga bertujuan meningkatkan tekanan  menghentikan pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan tenaga kerja budak, sponsor tagihan.

Pemungutan suara itu juga meminta pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan apakah Korea Utara adalah negara pendukung terorisme. Di tengah kekhawatiran internasional mengenai eskalasi program nuklir Korea Utara, pejabat tinggi pemerintah Trump mengadakan pertemuan mengenai masalah tersebut pada Rabu kepada seluruh Kongres AS, membawa 100 senator ke Gedung Putih dan bertemu dengan 435 anggota dewan perwakilan di komplek Capitol.

Ketika meninggalkan pertemuan, Royce mengatakan ia memperkirakan undang-undang tersebut akan bergerak cepat, sebagai bagian dari apa yang diharapkan akan menjadi upaya internasional yang kuat untuk menggunakan setiap metode untuk menekan Pyongyang agar menahan ambisi nuklirnya.

"Secara khusus, ini akan berfokus pada institusi keuangan dan juga apa yang kita lihat sebagai kerja paksa. Ini adalah kasus di mana Korea Utara mengirim awak kerja untuk melakukan pekerjaan, dan alih-alih dibayar, uang tersebut justru kembali ke rezim Korea Utara dan dihabiskan untuk program nuklir mereka," kata Royce kepada wartawan.

Pemerintahan Trump mengatakan mereka ingin mendorong Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudalnya melalui sanksi internasional yang lebih keras dan tekanan diplomatik, dan tetap terbuka untuk negosiasi untuk mewujudkan tujuan itu. Pejabat resmi juga mengatakan pada Rabu mereka ingin mengembalikan negara tersebut ke daftar pendukung terorisme.

Seorang juru bicara Royce menolak berkomentar kapan kemungkinan pemungutan suara akan dilakukan, merujuk pertanyaan kepada pimpinan DPR, yang tidak segera ditanggapi oleh ajudannya mengenai waktu pelaksanaan. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, dijadwalkan bertemu dengan Dewan Keamanan PBB pada Jumat untuk menekan sanksi internasional yang lebih ketat terhadap Korea Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika