Kamis 04 May 2017 17:04 WIB

Kongres AS Adakan Pemungutan Suara Revisi Kebijakan Obamacare

Rep: Puti Almas/ Red: Winda Destiana Putri
Bendera Amerika.
Foto: EPA
Bendera Amerika.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kongres Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan perubahan kebijakan Obamacare pada Kamis (4/5). Sejumlah anggota dari Partai Republik berharap kebijakan tentang asuransi kesehatan tersebut dapat digantikan.

Sebelumnya, Obamacare telah dinilai sebagai salah satu kebijakan yang belum sempurna. Diperlukan banyak revisi, agar kebijakan yang digagas oleh mantan presiden AS Barack Obama itu dapat membantu warga di negara itu yang membutuhkan fasiltas kesehatan secara maksimal.

Selama ini, tak sedikit warga AS yang mengeluhkan sulit mengklaim Obamacare karena berbagai kerumitan birokrasi. Kemudian, banyak juga yang menganggap kebijakan itu tidak mencakup kebutuhan masyarakat yang signifikan.

Diantaranya karena besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang asuransi Obamacare. Presiden AS saat ini, Donald Trump sempat mengatakan hendak mencabut undang-undang jaminan kesehatan tersebut.

Sepanjang kampanye, ia menekankan Obamacare akan dicabut. Ia juga meminta agar rekan-rekannya di Partai Republik membantu hal itu dan menciptakan undang-undang asuransi kesehatan baru bagi warga AS.

Pada Maret lalu, Kongres AS hendak membentuk asuransi kesehatan yang didasarkan pada Undang-Undang American Health Care Act. Namun, rencangan undang-undang itu telah mengalami beberapa kali perubahan karena politisi Partai Republik, yang mayoritas mengendalikan legislatif negara tersebut berupaya menyeimbangkan permintaan dari sisi berlawanan, yaitu anggota dari Partai Demokrat.

Namun, beberapa pekan terakhir sejumlah politisi dari Partai Republik berbalik arah. Salah satu alasannya diyakini karena amandemen dari anggota Kongres AS dari partai itu, Fred Upton, yang ingin dana jaminan kesehatan bagi warga adalah sebesar 8 miliar dolar AS selama lima tahun.

Hal itu mendapat penolakan dari anggota kongres dari Partai Demokrat. Jumlah dana tersebut dinilai sangat tidak memadai bagi seluruh warga AS, dilansir laman BBC.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement