REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kandidat presiden Prancis Emmanuel Macron unggul dalam pemilihan umum putaran kedua di negara itu yang digelar Ahad (7/5). Sejumlah survei menyatakan pendiri gerakan politik independen En Marche itu sebagai pemenang.
Setidaknya ada tiga lembaga survei yang melakukan penghitungan suara secara cepat setelah tempat pemungutan suara ditutup pukul 8 malam waktu setempat menyatakan Macron unggul dari saingannya, Marine Le Pen. Ia mendapatkan 65 persen suara dibanding kandidat dari partai sayap kanan Front Nasional tersebut.
Dengan keunggulannya, Macron hampir dipastikan secara resmi menjadi presiden termuda di Prancis. Pria berusia 39 tahun itu sebelumnya telah unggul dalam sejumlah debat dan mendapat dukungan dari komunitas masyarakat beragama, khususnya Islam.
Mantan bankir investasi dan menteri keuangan Prancis itu kerap disebut memiliki pandangan lebih baik dalam mengatasi sejumlah isu-isu yang menjadi masalah utama negara. Macron dianggap memiliki rencana terbaik untuk kemajuan negara melalui visi dan misi yang memukau, diantaranya dalam mengurangi tingkat pengangguran negara itu.
Selain itu, ia juga menilai rencana saingannya Le Pen untuk meninggalkan mata uang Euro dan kembali menggunakan mata uang Franc sebagai sesuatu yang sangat fatal. Macron juga menjawab upaya penanggulangan terorisme.
Ia mengatakan kejahatan itu menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani dengan baik jika ia terpilih. Macron menilai cara yang ditawarkan Le Pen dalam menangani kejahatan itu hanya akan memicu perang saudara.
Sebelumnya, Le Pen mengatakan bahwa Macron bersikap terlalu tenang untuk mengatasi terorisme. Ia menilai saingannya itu tidak memiliki rencana menghadapi fundamentalisme Islam yang mungkin sangat berbahaya.
Dalam sebuah kesempatan, Macron juga menyampaikan kepada pendukungnya bahwa pemimpin seharusnya dapat membawa Prancis dalam keragaman yang saling toleransi. Ia juga menekankan bahwa kejahatan terorisme bukan berarti terkait dengan fundalisme Islam.
Le Pen selama ini dikenal menentang segala bentuk multikulturisme. Ia dengan tegas melihat seluruh simbol dan atribut agama yang dianggap bertentangan dengan sistem sekularisme yang diterapkan Prancis, dikutip dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika