REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem, Senin (8/5), mengatakan pemerintah Damaskus akan mematuhi ketentuan rencana Rusia untuk membentuk zona de-eskalasi atau penurunan aktivitas asalkan kelompok gerilyawan juga mencermati usulan itu.
Berbicara pada konferensi pers yang disiarkan televisi, ia juga mengatakan kelompok gerilyawan yang terlibat dalam proses harus membantu untuk membersihkan daerah mereka dari kendali kelompok radikal, termasuk kelompok sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.
Sebelumnya disampaikan Pemerintah Suriah mendukung rencana Rusia untuk membuat empat zona penurunan aktivitas untuk mengakhiri pertempuran perang saudara enam tahun di negara itu. Perundingan damai yang didukung Rusia, Iran dan Turki dilakukan di Kazakhstan pekan lalu, dan Rusia mengatakan berharap dapat bernegosiasi pada Kamis terkait pembuatan empat zona penurunan aktivitas di Suriah.
Oposisi bersenjata Suriah menunda keikutsertaan dalam pembicaraan dan menuntut diakhirinya pengeboman oleh pemerintah di daerah yang berada di bawah kendalinya. "Republik Arab Suriah mendukung prakarsa Rusia untuk membuat zona penurunan aktivitas dan menegaskan komitmennya terhadap penghentian perselisihan yang ditandatangani pada 30 Desember 2016, yang mencakup tidak melakukan aksi bom di daerah tersebut," kata kantor berita negara SANA, melaporkan pernyataan dari kementerian luar negeri Suriah.
Laporan tersebut juga mengatakan tentara Suriah akan terus berjuang melawan para kelompok gerilyawan di Suriah. Terkait dengan rencana itu, pemimpin militer Rusia dan Amerika Serikat, sepakat melanjutkan penerapan secara penuh nota bersama soal aturan menghindarkan insiden di wilayah udara Suriah, menurut Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip kantor berita Rusia.
Jenderal Valery Gerasimov dari Rusia dan Jenderal Joseph Dunford dari AS berbicara melalui sambungan telepon dan membahas zona penurunan ketegangan di Suriah. Mereka sepakat terus mengupayakan langkah-langkah tambahan guna menghindarkan bentrokan di Suriah.
Nota keselamatan pesawat ditandatangani pada Oktober 2015 setelah Rusia mulai mengebomi target-target di Suriah dalam mendukung pasukan pemerintah Suriah memerangi IS dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Di Washington, juru bicara Pentagon mengatakan dalam pernyataan Dunford dan Gerasimov berbicara soal perjanjian Astana baru-baru ini dan menyatakan komitmen mereka untuk menghindarkan konflik dalam menjalankan operasi di Suriah. Keduanya juga setuju untuk terus menjalin kontak secara berkala.
Sebuah perjanjian telah dicapai pada perundingan perdamaian di Astana, Kazakhstan, yang didukung oleh Rusia, Iran dan Turki. Perjanjian tersebut memuat desakan agar zona de-eskalasi di daerah-daerah utama konflik antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak Suriah dibentuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika