REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Emmanuel Macron resmi dilantik sebagai presiden baru Prancis, Ahad (14/5). Ia menjadi pemimpin termuda di negara itu setelah Napoleon Bonaparte pada masa Perang Revolusioner.
Pria berusia 39 tahun itu akan menghadapi berbagai tantangan untuk memajukan Prancis. Mulai dari masalah ekonomi, hingga perpecahan mendalam yang terjadi diantara masyarakat negara Eropa Barat itu.
Pemimpin gerakan politik En Marche yang kini berubah nama menjadi La Republique En Marche itu menggantikan Presiden Francois Hollande sebagai orang nomor satu di Prancis. Selama lima tahun terakhir, negara yang terkenal dengan ikon Menara Eiffel itu telah menghadapi sejumlah masalah utama, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, serta ancaman teroris.
Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Macron mengatakan Prancis kini memiliki harapan. Bersama-sama dengan negara di Eropa dan seluruh dunia, ia juga bersiap menghadapi apapun yang tentu diperlukan.
"Dunia telah menyaksikan pemilihan presiden di Prancis dan dunia membutuhkan seluruh warga di negara ini, yang tentunya selalu mengajarkan apa itu persamaan, persaudaraan, dan kebebasan," ujar Macron dilansir Aljazeera, Ahad (14/5).
Ia juga menegaskan bahwa Prancis tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Terlebih, di saat ini Macron meyakini bahwa kepemimpinannya dapat menjadi awal dari kebangkitan negara yang luar biasa.
"Saat ini, Prancis sedang dalam tahap awal sebuah kebangkitan yang luar biasa dan saya akan terus berusaha bersama dengan Anda membawa kemajuan," jelas Macron.
Sesuai dengan janji selama kampanye, mantan bankir investasi itu mengatakan berusaha menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ia juga hendak melakukan langkah penting untuk menerapkan kebijakan pro bisnis, di mana berguna untuk melindungi perusahaan-perusahaan lokal dan para pekerja.
Sementara itu, Hollande sebagai pendahulu Macron menyampaikan pujian dan rasa optimisme terhadap penerusnya. Selama ini, ia dikenal dengan sikap mendukung mantan menteri ekonomi tersebut, khususnya menjelang pemilihan umum putaran kedua yang digelar pada pekan lalu.
Hal itu ia katakan adalah karena kandidat lainnya yang maju dalam pemilu penentuan itu adalah Marine Le Pen yang berasal dari partai sayap kanan Front Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
