REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden dan Kepala Petugas Hukum Microsoft Brad Smith mengkritik cara pemerintah Amerika Serikat (AS) menyimpan informasi tentang kelemahan keamanan sistem perangkat lunak komputer yang menjadi salah satu penyebab terjadinya serangan siber global pada Jumat (12/5) lalu. Menurutnya, serangan siber tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil tindakan.

Smith mengatakan serangan siber pada Jumat lalu pada dasarnya disebabkan karena adanya virus yang mampu mengeksploitasi kelemahan di Microsoft Windows. Virus ini pertama kali diidentifikasi oleh intelijen AS. Namun nahas, informasi dan data virus tersebut berhasil dicuri dari intelijen AS.

“Kami telah melihat kerentanan (perangkat lunak) yang disimpan oleh CIA muncul di Wikileaks. Dan sekarang kerentanan yang dicuri dari National Security Agency (NSA) telah mempengaruhi pengguna (Microsoft) di seluruh dunia,” kata Smith seperti dilaporkan laman BBC, Senin (15/5).

Ia mengimbau kepada pemerintah di seluruh dunia agar tidak meremehkan serangan siber ini. “Pemerintah dunia harus memperlakukan ini sebagai peringatan untuk mengambil tindakan,” ujarnya.

Smith mengatakan, Microsoft sebenarnya telah merilis sebuah sistem keamanan terbaru untuk melindungi pengguna dari ancaman dan serangan demikian pada Maret lalu. Namun menurutnya, banyak pengguna yang belum menjalankan sistem keamanan terbaru tersebut.

“Karena penjahat dunia maya menjadi lebih canggih, sama sekali tidak ada jalan bagi pengguna untuk melindungi diri dari ancaman kecuali mereka memperbarui sistem (keamanan) mereka,” ucap Smith.

Pada Jumat lalu, sekitar 90 negara di dunia mengalami serangan siber ransomware. Ransomware adalah virus yang memiliki kemampuan untuk membajak sistem komputasi dan mengenkripsi seluruh data yang berada di dalamnya. Untuk memulihkan akses, pengguna harus terlebih dulu membayar uang senilai 300 hingga 500 dolar AS menggunakan metode digital bitcoin. Sejak serangan pada Jumat tersebut, sekitar 150 negara telah terinfeksi penyebaran ransomware.

Ikuti Whatsapp Channel Republika