REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Hal itu tak pernah tertulis dan tak bernama, namun Prancis ternyata pernah memiliki rencana rinci untuk melindungi negara jika kandidat presiden sayap kanan ekstrem Marine Le Pen terpilih sebagai presiden.
"Hal itu seperti roket beberapa tahap. Filosofinya dan yang sangat penting adalah menjaga perdamaian sembari menghargai konstitusi," ujar seorang pejabat senior anonim kepada majalah l’Obs, dilansir The Guardian, Kamis (18/5).
Berita mengenai rencana itu muncul seiring dukungan yang membuncah bagi Presiden Emmanuel Macron menjelang pemilihan parlemen pada 11 dan 18 Juni mendatang. Survei menunjukkan Partai La République en Marche mendulang suara 32 persen atau naik enam poin sejak pemilu 7 Mei.
Majalah l’Obs mengutip pernyataan tiga sumber anonim yang mengetahui rencana darurat itu. Mereka mengatakan rencana tersebut dirancang oleh sekelompok kecil menteri, kepala staf dan pejabat sipil tingkat tinggi.
Majalah itu mengatakan rencana tersebut utamanya bertujuan mencegah kerusuhan sipil dan membekukan situsi politik dengan mengadakan sidang darurat parlemen dan mempertahankan perdana menteri yang lama.
Polisi dan intelijen sangat khawatir dengan ancaman kekerasan ekstrem dari pengunjuk rasa sayap kiri jika Le Pen menang. Prancis juga dinilai akan terjerumus ke jurang kekacauan jika Le Pen menempati Istana Elysee.
Bahkan, sebelum pemilu putaran pertama pada 23 April lalu, sebuah catatan rahasia telah disusun oleh badan intelijen. Demikian dengan direktorat keselamatan publik yang menyatakan keprihatinan mmereka.
Kekhawatiran terhadap ketidakstabilan politik jika Le Pen memimpin Prancis juga sangat terlihat. Politikus dari partai anti-imigran dan anti-Uni Eropa tersebut diisukan hendak mempertahankan perdana menteri dari Partai Sosialis Bernard Cazeneuve. Setidaknya, hal ini dilakukan hingga pemilihan parlemen dilakukan.
Konstitusi Prancis tidak mewajibkan seorang perdana menteri untuk mundur ketika presiden baru terpilih. Presiden dapat menunjuk perdana menteri baru, namun parlemen kemudian dapat menurunkan jabatan itu melalui mosi tidak percaya.
Rencana darurat yang hendak diberlakukan Le Pen jika terpilih sebagai presiden juga disebut meminta parlemen membuat sesi darurat pada 11 Mei atau empat hari setelah pemilu putaran kedua. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya kemungkinan krisis nasional terjadi karena ia terpilih.
Meski demikian, hasil dari pemilu putaran kedua atau final pada 7 Mei lalu menyatakan pesaing Le Pen, Emmanuel Macron menjadi pemenang. Pemimpin gerakan politik En Marche itu mendapatkan jumlah suara sebanyak 66,1 persen, sementara Le Pen hanya dengan 33,9 persen suara.
Namun Le Pen yang kalah dalam pemilu kali ini mengatakan tidak akan mundur dari politik Prancis. Ia bersumpah secara radikal merombak dan menemukan gerakan politik dan membuka kemungkinan bahwa partainya Front Nasional untuk berubah nama.
Pemilu kali ini juga menjadi sejarah baru bagi partai tersebut. Meski Front Nasional dikenal sebagai gerakan rasis, antisemit, dan anti-Muslim, di bawah kepemimpinan Le Pen sejak enam tahun, nampaknya citra dari partai ini menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika