Rabu 24 May 2017 14:07 WIB

Trump Ubah Anggaran Hibah Militer Asing Menjadi Pinjaman

Rep: Crystal Liestia Purnama/ Red: Ani Nursalikah
Tentara Israel.
Foto: EPA/Frank Franklin
Tentara Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Donald Trump akan mengubah sebagian hibah militer asing Amerika Serikat (AS) menjadi pinjaman. Hal ini merupakan upaya mengurangi pengeluaran diplomasi, bantuan, dan program di  luar negeri hingga lebih dari 29 persen. 

Pemotongan program di bawah Departemen Luar Negeri sebagian ditujukan untuk mendanai peningkatan pengeluaran militer. Di bawah usulan Presiden Trump, AS akan menghabiskan 29,1 persen lebih sedikit untuk Departemen Luar Negeri dan program internasional lainnya ada tahun anggaran 2018. Jika dibandingkan pada 2017, turun sebesar 11,5 miliar dolar AS.

Penurunan tersebut termasuk pembentukan kembali cara beberapa negara menerima bantuan militer dari AS. Mulai anggaran 2018 berlaku, pembiayaan militer asing akan diberikan dalam bentuk pinjaman kepada negara-negara penerima hibah militer, untuk membeli peralatan militer AS. 

Departemen Luar Negeri yang memutuskan negara mana saja yang akan diberi pembiayaan, sementara Pentagon yang akan melaksanakan keputusannya. Berdasarkan anggaran yang disusun pemerintahan Trump, banyak hibah yang akan dikonversi menjadi pinjaman.

“Kami mengubah beberapa program militer asing dari hibah langsung menjadi pinjaman. Argumen kami bukan memberi seseorang 100 juta dolar AS (misalnya), kami bisa memberi mereka sejumlah pinjaman dengan jaminan yang lebih kecil dan mereka benar-benar bisa membeli lebih banyak barang,” kata Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney, dalam sebuah konferensi pers, menurut Middle East Monitor, Rabu (24/5).

Namun menurut Mulvaney, bantuan militer ke Israel dan Mesir, dua sekutu dekat AS di Timur Tengah serta penerima bantuan militer terbesar akan tetap, tidak berubah. Sementara menurut, The Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan perubahan anggaran tersebut, menyebutkan beberapa negara yang mungkin akan terdampak kebijakan tersebut adalah Pakistan, Tunisia, Lebanon, Ukraina, Kolombia, Filipina, dan Vietnam.

Dokumen anggaran Gedung Putih menunjukkan total penngeluaran pertahanan untuk tahun anggaran 2018 sebesar 603 miliar dolar AS. Sekitar tiga persen lebih tinggi dari anggaran pertahanan yang diusulkan pemerintahan Presiden Barack Obama untuk tahun 2018. Jumlah tersebut termasuk dana untuk program senjata nuklir di Departemen Energi dan program pertahanan nasioonal lainnya dari Departemen Pertahanan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement