REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sejumlah organisasi Muslim-Amerika terkemuka di Washington mengatakan belum menerima undangan dari Departemen Luar Negeri. Menurut mereka, hal ini tidak lazim. Mereka juga mengatakan biasanya sudah menerima undangan.

"Jika memang ada undangan, berarti kami tidak diundang," kata juru bicara Muslim Public Affairs Council di Washington, Rabiah Ahmed, Sabtu (27/5).

Dia mengatakan sebelumnya perwakilan organisasinya diundang dalam jamuan Departemen Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menolak permintaan menjadi tuan rumah dalam acara yang menandai bulan suci Ramadhan. Keputusan Tillerson otomatis memutus tradisi yang sudah berlangsung selama 20 tahun.

Baca: Putuskan Tradisi, Menlu AS Tolak Jadi Tuan Rumah Jamuan Ramadhan

Pemerintahan Presiden Donald Trump memiliki hubungan yang tegang dengan Muslim. Saat kampanye, Trump mendesak larangan sementara Muslim masuk AS. Di awal masa jabatannya, Trump menandatangani perintah eksekutif melarang Muslim dari enam negara masuk AS.

Pejabat Gedung Putih tidak menanggapi saat ditanya apakah akan melanjutkan tradisi jamuan Ramadhan di Gedung Putih.

Departemen Luar Negeri AS juga merayakan hari besar agama lain. Pada 2014, menlu John Kerry menjadi tuan rumah perayaan pertama kali Diwali. Gedung Putih juga menyelenggarakan jamuan Natal dan Paskah.

Pada 2006 dan 2015, wakil menlu saat itu menggelar makan malam iftar atau jamuan Idul Fitri. Pada 2014, Kerry menjadi tuan rumah jamuan Idul Adha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika