REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir menutup laman surat kabar keuangan paling menonjol, kata pemilik koran itu pada Ahad (28/5), memperluas pemberangusan media sejak pekan lalu untuk membatasi dukungan terhadap terorisme dan penyebaran berita palsu.
Mesir menutup laman sejumlah pemberitaan, termasuk Aljazirah dan Huffington Post Arabic pada Rabu setelah tindakan serupa diberlakukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Penyensoran Al-Borsa, surat kabar keuangan banyak dibaca dan pada umumnya menghindari politik dan mencerminkan pandangan sebagian besar masyarakat usaha pendukung negara, menunjukkan upaya lebih luas untuk mengendalikan liputan media swasta.
Laman berbahasa Inggris saudara Al-Boursa, Daily News Egypt juga ditutup, kata pernyataan perusahaan induknya Business News. "Surat kabar Al-Boursa dan Daily News mengungkapkan kecaman keras atas tindakan pemerintah, yang membatasi mereka," katanya.
Pada bulan lalu, Mesir mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan setelah dua aksi bom bunuh diri terjadi di gereja Koptik yang menewaskan lebih dari 45 orang. Dalam sebuah pidato yang menyatakan era baru darurat militer setelah serangan tersebut, Presiden Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan kepada perusahaan media berhati-hati dalam pelaporannya.
Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters pekan lalu 21 laman situs telah ditutup aksesnya karena diduga terhubung dengan Ikhwanul Muslimin yang telah dilarang keberadaannya atau didanai oleh Qatar. Business News mengatakan keputusan menutup lamannya itu mengejutkan karena mereka tidak termasuk di antara 21 daftar yang di tutup pada minggu lalu.
Harta perusahaan tersebut dibekukan Desember lalu, atas dugaan adanya hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah tuduhan yang telah disangkalnya. "Kami menunjukkan semua informasi tentang perusahaan kami, pemegang saham, laporan keuangan dan kontrak tersedia untuk semua unsur pemerintah yang terkait," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Ahad.
Laman seperti Mada Masr yang bermarkas di dalam negeri, yang menggambarkan diri sebagai laman progresif serta tidak memiliki hubungan dengan kelompok terlarang atau Qatar juga tidak dapat dibuka sejak minggu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika