REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Kementerian Luar Negeri Palestina, pada Selasa (6/6), menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghalangi upaya Amerika Serikat (AS) dan internasional menghidupkan kembali perundingan damai yang macet.

"Netanyahu terus menempatkan halangan dengan menetapkan kondisi yang tidak mungkin yang menghalangi peluncuran proses perdamaian yang sejati," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataan resminya, seperti dikutip laman Anadolu Ajansi.

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas ucapan yang diutarakan Netanyahu sehari sebelumnya. Ia mengatakan Israel harus diberi kontrol keamanan penuh terhadap wilayah Tepi Barat dalam kesepakatan masa depan dengan rakyat Palestina.

Kementerian Luar Negeri Palestina menanggapi hal tersebut dengan mengatakan Netanyahu sangat kontradiktif. "Dia menyerukan kontrol keamanan Israel terus berlanjut di Tepi Barat dan pengakuan atas apa yang disebut 'negara Yahudi', sementara pada saat bersamaan menyuarakan keinginan untuk proses perdamaian sejati," ucapnya.

Hukum internasional melihat Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki. Rakyat Palestina menginginkan daerah tersebut, bersama dengan Jalur Gaza, untuk sebuah negara Palestina di masa mendatang.

Walaupun angan tersebut tampaknya akan cukup sulit tercapai sebab sejak diduduki Israel pada 1967, mereka telah membangun sekitar 100 permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hingga saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 500 ribu warga Israel yang tinggal dan menempati permukiman di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika