REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mendesak untuk mengetahui mengapa pelaku penyanderaan di Brighton, Melbourne, Yacqub Khayre mendapatkan bebas bersyarat. Turnbull mengatakan keputusan itu menimbulkan "pertanyaan yang sangat serius" setelah terjadinya penyanderaan yang mematikan di Melbourne kemarin.
"Bagaimana orang ini bisa bebas bersyarat?" ujar PM Turnbull dalam konferensi pers Selasa (6/6) pagi.
"Dia memiliki banyak catatan kekerasan - catatan kekerasan yang sangat panjang. Dia telah didakwa melakukan pelanggaran teror dan dibebaskan, diketahui memiliki hubungan, setidaknya di masa lalu, dengan ekstremis. Dia adalah seorang pelaku kekerasan yang dikenali," katanya.
PM Turnbull mengatakan akan mengangkat isu bebas bersyarat sebagai prioritas tinggi saat bertemu dengan para pemimpin negara bagian dan teritorial pada Jumat pekan ini. Dia mengatakan telah berbicara tadi malam dan pagi ini dengan Menteri Utama (Premier) Victoria, Daniel Andrews.
Dia mengatakan bahwa isu pembebasan bersyarat telah diajukan sebelumnya dan harus ditangani. "Pemerintahan saya memimpin upaya menjaga agar Australia tetap aman," katanya.
"Jelas ini adalah masalah nyata dimana orang dengan catatan kekerasan yang diketahui, termasuk orang dengan koneksi teroris yang diketahui, atau setidaknya koneksi dengan ekstremis, telah dilepaskan dengan pembebasan bersyarat," ujar PM Turnbull.
Sementara itu Premier Andrews mengatakan pria bersenjata tersebut telah menjalani hukuman penjara yang signifikan. Dia mengatakan persyaratan Khayre untuk pembebasan bersyarat telah ditunda karena hukumannya ditambah akibat perilaku buruk.
"Inilah informasi yang saya terima - (dia) berperilaku buruk di penjara," kata Andrews.
Namun dia menambahkan sejak itu Khayre telah patuh, termasuk dalam tes narkoba, menghadiri pertemuan dan mematuhi jam malam. "Itulah informasi yang saya miliki saat ini," katanya.
Andrews mengatakan bahwa perundang-undangan mengenai teroris akan ditinjau dan setiap upaya perbaikan yang diidentifikasi akan dilakukan. Dia juga membela UU mengenai pembebasan bersyarat di negara bagian Victoria sebagai yang terberat di Australia.
"Ada sekitar 800 orang yang tidak mendapatkan bebas bersyarat sejak peninjauan selesai. Kami memiliki sistem review pembebasan bersyarat paling sulit di Australia. Hal itu bagus," katanya.
"Tentu saja hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa seseorang yang seharusnya mematuhi setiap ketentuan pembebasan bersyarat yang telah mereka peroleh, bisa melakukan kejahatan semacam itu," paparnya.
AAP: Julian Smith
Ikuti Whatsapp Channel Republika