Sabtu 10 Jun 2017 04:30 WIB

Turki Jalin Kerja Sama Militer dengan Qatar

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Andi Nur Aminah
 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: EPA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Kamis (8/9) malam lalu dikabarkan telah meratifikasi kesepakatan bilateral baru dengan Qatar. Kesepakatan itu mencakup tentang kerja sama militer antara kedua negara.

Kantor Kepresidenan Turki melansir, salah satu isi perjanjian kerja sama itu terkait dengan rencana penempatan pasukan militer mereka di Qatar. Dari situ, tentara Turki nantinya akan menggelar dan melatih pasukan militer negara teluk itu untuk beberapa waktu lamanya.

Sebelumnya, Parlemen Turki juga telah meratifikasi kesepakatan tersebut pada Rabu (7/9). Kebijakan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Arab Saudi dan negara-negara sekutunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Masih menurut Kantor Kepresidenan Turki, kesepakatan baru dengan Qatar kali ini bertujuan untuk memperbaiki angkatan bersenjata negeri teluk tersebut dan meningkatkan kerja sama militer kedua negara. Kesepakatan itu sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani Turki dan Qatar pada April lalu di Doha.

“Di bawah kesepakatan ini, angkatan bersenjata dari kedua negara bisa melakukan latihan bersama. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perdamaian regional dan dunia,” tulis Kantor Kepresidenan Turki dalam pernyataannya.

Arab Saudi bersama para sekutunya yaitu Mesir, UEA, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar pada Senin (5/6) lalu. Keempat negara itu menuding pemerintah di Doha memberikan dukungan terhadap kegiatan terorisme di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, pada Kamis (8/6), Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan satu pernyataan bersama. Dalam pernyataan tersebut, keempat negara itu menyebutkan bahwa ada 59 orang dan 12 organisasi di Qatar yang berkaitan dengan “teror”. Para pejabat pemerintah di Doha membantah tudingan itu dan menyebutnya sebagai tuduhan yang tidak berdasar sama sekali.

 

n Ahmad Islamy Jami

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement