REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Pemerintah Norwegia mengusulkan UU untuk melarang jilbab bercadar penuh di semua sekolah. Larangan disebut harus diterapkan dengan alasan menghambat komunikasi antara siswa dan guru. Dilansir dari Arab News, Selasa (13/6), Koalisi Konservatif Norwegia telah menjanjikan larangan itu sejak tahun lalu. Mereka menargetkan jilbab penuh yang banyak disebut niqab atau burqa.
"Kami tidak ingin pakaian menutupi wajah di pembibitan (semacam taman kanak-kana), sekolah dan universitas," kata Menteri Pendidikan dan Penelitian Torbjron Roe Isaksen.
Ia merasa, pakaian itu mencegah komunikasi yang baik dan penting bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Otoritas Norwegia akan berkonsultasi selama beberapa bulan mendatang dengan mereka yang akan terpengaruh UU tersebut.
Media Norwegia melaporkan kalau pemerintah dapat mendapatkan dukungan sebagian besar pihak, dengan perkiraan UU lulus pada musim semi 2018. Bahkan, pemerintah daerah di Norwegia sudah miliki kekuatan untuk melarang jilbab di sekolah.
Pada tahap ini, RUU itu tidak mengeluarkan konsekuensi karena mengabaikan hukum yang diajukan. Meski begitu, jilbab penuh memang jarang ada di Norwegia, terlebih di sekolah-sekolah, walau perdebatannya terus terjadi. Dewan Islam Norwegia, yang menggunakan manajer komunikasi yang mengenakan niqab, malah memicu diskusi hangat sejak awal tahun. Selain Menteri Pendidikan dan Penelitian, dukungan UU ini datang dari Menteri (sementara) Imigrasi dan Integrasi.
"Pakaian yang menutupi wajah seperti niqab dan burqa, tidak memiliki tempat di sekolah-sekolah Norwegia," ujar Menteri Imigrasi dan Integrasi Per Sanberg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
