REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Pemerintah Kuba mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan kembali kebijakan embargo terhadap negara itu. Blokade yang dimaksud adalah pembatasan perjalanan dan perdagangan dalam beberapa sektor tertentu.

Trump sebelumnya pada Jumat (16/6) mengatakan bahwa hendak mengajukan pembatasan perjalanan dan perdagangan atas Kuba, yang di masa pendahulunya mantan presiden AS Barack Obama telah dihentikan. Namun, miliarder itu menekankan tak akan mencabut hubungan diplomatik dan komersial bidang utama antar kedua negara.

"Pemerintah Kuba mengecam langkah baru dari Presiden AS Trump yang kembali melakukan dan memperkuat embargo," ujar pernyataan Pemerintah Kuba melalui televisi negara itu, dilansir BBC, Sabtu (17/6).

Pemerintah Kuba juga menegaskan setiap langkah yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, dan sosial di negara itu tak akan berhasil. Hal ini, sekalipun dilakukan dengan cara yang keras. Normalisasi hubungan antara AS dan Kuba pertama kali dimulai pada April 2009. Saat itu, Obama mencabut larangan perjalanan antara anggota keluarga.

Kemudian, pengiriman uang dapat dilakukan antar negara. Hingga pada Juli 2015, kedua negara membuka kembali Kedutaan Besar dan mengembalikan hubungan diplomatik secara penuh. Pada Maret 2016, Obama melakukan kunjungan tiga hari ke Kuba. Di sana, ia bertemu dengan Presiden Kuba Raul Castro.

Obama mengungkapkan harapan embargo AS atas Kuba akan berakhir. Namun, hal itu sepenuhnya dapat diputuskan oleh Kongres Negeri Paman Sam. Hingga pada Agustus 2016, penerbangan komersial AS untuk pertama kalinya kembali tiba di Kuba. Ini mengakhiri sepenuhnya larangan penerbangan antara negara yang telah terjadi selama lebih dari setengah abad.

Meski demikian, Trump menilai embargo AS atas Kuba harus berlanjut dalam beberapa sektor. Pria berusia 70 tahun itu menilai kerjasama kedua negara tidak terlihat begitu menguntungkan. Sementara itu beberapa warga Kuba yang berada di Miami, Florida, AS mendukung keputusan Trump. Bahkan, beberapa juga mengatakan seharusnya sanksi diberikan lebih besar terhadap negara asal mereka.

"Mengapa AS harus memberi pinjaman utang kepada negara yang tidak memiliki apapun, dengan kondisi rakyat mereka yang kelaparan dan tidak memiliki kebebasan apapun," kata salah satu warga Kuba di Miami, Jose

Ikuti Whatsapp Channel Republika