REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Suriah mengatakan, Sabtu (24/6), pihaknya telah membebaskan 672 tahanan yang telah berjanji untuk mengakui kewenangan pemerintah. Menurut pemerintah, langkah itu ditujukan untuk meningkatkan proses rekonsiliasi.

Rekonsiliasi merupakan istilah yang digunakan pemerintah untuk menyebut kesepakatan dengan para pemberontak, yaitu mereka harus melucuti senjata mereka dan menerima aturan yang digariskan pemerintah atau, jika tidak, hengkang ke wilayah-wilayah gerilya lainnya. "Mereka sudah dibebaskan setelah berjanji tidak akan melakukan apa pun yang dapat membahayakan keamanan atau stabilitas," kata Menteri Kehakiman Hisam al-Shaar seperti dikutip oleh kantor berita resmi SANA.

Al-Shaar mengatakan sebagian besar tahanan itu berasal dari Damaskus namun ada juga yang berasal dari berbagai daerah di Suriah. Dengan informasi itu, ia menggambarkan bahwa pembebasan tidak terkait dengan kesepakatan tertentu menyangkut satu wilayah yang dikuasai pemberontak.

SANA tidak melaporkan soal mengapa orang-orang yang dibebaskan itu dipenjara. Namun, beberapa tahanan yang sudah bebas mengatakan kepada Reuters bahwa mereka dulu ditangkap karena dianggap melawan pemerintah.

Oposisi Suriah mengatakan kesepakatan rekonsiliasi dipaksakan berlaku setelah pengepungan yang berlangsung lama serta pembombardiran sengit.

Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan ia melihat kesepakatan sebagai suatu cara untuk mengurangi pertempuran di Suriah serta mengakhiri konflik yang sudah berlangsung enam tahun itu. Konflik Suriah tersebut telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika