REPUBLIKA.CO.ID, DOHA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijadwalkan bertemu dengan Menlu AS Rex Tillerson di Washington, pada Selasa (27/6). Pertemuan keduanya itu dilakukan beberapa hari setelah Qatar menolak daftar tuntutan yang diajukan Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan UEA.
Tuntutan tersebut meminta agar Qatar mematuhi 13 poin yang diajukan, sebagai imbalan untuk mengakhiri blokade diplomatik dan perdagangan yang telah terjadi selama tiga minggu terhadap Qatar.
Dalam sebuah wawancara dengan France 24, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman mengatakan, Qatar selalu mematuhi undang-undang internasional. Menurutnya, Qatar juga memainkan peran kunci dalam koalisi internasional untuk memerangi ISIS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, telah meminta para pihak yang bersitegang untuk menyelesaikan perbedaan yang ada di antara mereka. Nauert mempertanyakan, apakah dugaan dukungan Qatar terhadap terorisme adalah penyebab utama dari blokade itu, atau sebenarnya ada alasan politis lainnya yang mendasari blokade.
Selain memutuskan hubungan diplomatik, sejumlah negara Arab itu juga mengusir warga Qatar dari negara mereka. Mereka bahkan menutup wilayah udara dan memblokir satu-satunya perbatasan darat, yang penting untuk jalur impor makanan.
Qatar diketahui adalah rumah bagi pangkalan militer terbesar AS di kawasan, yaitu Al-Udeid. Sementara Bahrain adalah rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
