REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan tak akan ada negosiasi terkait daftar tuntutan yang akan diberikan oleh Kerajaan Arab dan sekutunya kepada Qatar untuk mengakhiri krisis regional.
“Ya (tidak akan dinegosiasikan). Kami telah memutuskan, kami telah mengambil langkah dan sekarang kami serahkan kepada Qatar untuk mengubah perilaku mereka. Jika mereka menyepakatinya, semua akan berjalan lancar. Jika tidak, mereka akan tetap terisolasi,” kata Jubeir, dilansir dari Aljazeera.
Seperti diketahui, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan menjatuhkan sanksi terhadap negara itu pada 5 Juni. Keempat negara tersebut menuding Qatar telah mendukung terorisme.
Kendati demikian, keempat negara Arab tersebut belum memberikan bukti apapun atas tuduhannya. Sementara itu, Qatar berulang kali menegaskan dan membantah tuduhan dukungan terhadap terorisme.
Selang dua pekan, blok yang dipimpin oleh Arab Saudi tersebut mengeluarkan 13 daftar tuntutan kepada Qatar pada Kamis. Jika Qatar menyetujui daftar permintaan tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan pun akan dicabut. Keempat negara itu memberikan tenggat waktu hingga 10 hari kepada Qatar.
Tuntutan tersebut di antaranya, bahwa Qatar menutup jaringan media Aljazeera, menutup sebuah pangkalan militer yang berbasis di Turki, serta mengurangi hubungan dengan Iran. Pejabat Qatar pun segera menolak tuntutan tersebut.
“Daftar tuntutan tersebut mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh Qatar sejak awal. Blokade ilegal tak ada kaitannya dengan pemberantasan terorisme. Hal itu justru dilakukan untuk membatasi kedaulatan Qatar dan mengalihkan kebijakan luar negeri kita,” kata Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani, direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar.
Lebih lanjut, Qatar pun tengah melihat kembali tuntutan tersebut dan tengah menyiapkan tanggapan resmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
