REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih sedang mempersiapkan sebuah perintah eksekutif terkait pengiriman bantuan pangan dari AS. Menurut sebuah sumber, kebijakan baru itu akan mewajibkan semua bantuan pangan dari AS dikirim hanya dengan menggunakan kapal-kapal berbendera AS.

Saat ini baru 50 persen bantuan yang dikirim dengan kapal berbendera AS. Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan menggandakannya hingga 100 persen, sebuah langkah yang akan menimbulkan perlawanan dari Partai Republik dan Demokrat.

"Perintah eksekutif sedang disusun oleh Gedung Putih," ujar salah satu sumber pemerintah.

Kebijakan itu memang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap industri pelayaran kargo global senilai 4 triliun dolar AS. Namun, Trump dapat memperlambat bantuan pangan untuk sampai ke tangan jutaan orang yang membutuhkan.

Kelompok kemanusiaan dan anggota Kongres dari kedua partai telah bekerja bertahun-tahun untuk menurunkan, atau menghilangkan persyaratan pengiriman 50 persen bantuan dengan kapal AS. AS sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia, menghabiskan sekitar 2,8 miliar dolar untuk bantuan makanan asing pada 2016.

American Enterprise Institute mengatakan dalam sebuah laporan pada November lalu, bahwa pengiriman bantuan makanan dengan kapal berbendera AS, memakan biaya lebih banyak 46 persen. Pengiriman juga dapat memakan waktu 14 minggu lebih lama.

Namun, sejumlah pihak mengatakan dengan kebijakan ini, Trump ingin menciptakan lapangan kerja baru di industri perkapalan. Selain itu pengiriman bantuan makanan yang dikuasai AS juga penting dilakukan bagi keamanan nasional.

Trump telah mengajukan pemotongan anggaran pengeluaran untuk bantuan internasional, yang menyumbang hanya 1 persen dari seluruh pengeluaran AS. Anggota Kongres dari kedua partai pihak mengatakan mereka telah menentang rencana tersebut.

Tom Hart, Direktur Eksekutif The One Campaign di Amerika Utara, sebuah kelompok nirlaba yang didirikan oleh Bono U2 untuk memerangi kemiskinan, mengatakan peraturan tersebut akan menghalangi bantuan pangan yang dapat menyelamatkan jiwa siapapun yang membutuhkan.

"Jutaan orang mungkin tidak akan mendapatkan bantuan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup jika persyaratan preferensi kargo dua kali lipat," kata Hart.

Ikuti Whatsapp Channel Republika