REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintahan Palestina berbasis di Tepi Barat, Otoritas Palestina (PA), mengumumkan pensiun dini lebih dari 6.000 PNS asal Gaza. Langkah ini membuat hubungan PA yang didukung Fatah dengan Hamas kian pahit.
Juru bicara PA Yousif al-Mahmoud mengatakan, PA akan melakukan pensiun dini terhadap 6.145 PNS. Prosedur ini bersifat temporal untuk menekan Hamas, partai utama di Gaza, agar mau kembali melakukan rekonsiliasi dengan PA.
Rekonsiliasi sendiri, lanjut al-Mahmoud, harus sepersetujuan Presiden Mahmoud Abbas. Implementasi konsensus pemerintahan nasional Palestina sendiri harus diiringi penyerahan Gaza sepenuhnya dan kesepakatan bersama menjalankan pemilihan umum di seluruh wilayah Palestina.
Al-Mahmoud berjanji, kabinet PA akan membatalkan semua prosedur yang mereka lakukan tersebut bila Hamas mau berhenti melawan PA. ''Hamas sudah mengumpulkan jutaan shekel tiap bulan dan itu tidak masuk dalam kas negara. Sementara PA menganggarkan lebih dari 450 juta shekel (128 juta dolar AS) untuk Gaza,'' kata Al-Mahmoud seperti dilansir Maan News, Selasa (4/7).
Berbagai upaya telah dilakukan untuk merekonsiliasi Hamas dan Fatah sejak kedua kubu berkonflik pada 2007, setelah Hamas memenangkan pemilihan umum pada 2006 di Gaza. Meski begitu, kepemimpinan Palestina berulang gagal memenuhi kesepakatan yang dibuat dalam rekonsiliasi. Kedua kubu malah saling menyalahkan atas kegagalan politik yang terjadi.
PA juga sempat menuai kemarahan warga Gaza pada April lalu setelah memotong 30 persen gaji PNS yang berbasis di Gaza dan terus menahan pembayaran gaji 277 mantan tahanan politik Israel yang diduga terafiliasi dengan Hamas. Bulan berikutnya, PA memangkas biaya untuk listrik ke Israel sehingga pasokan listrik ke Gaza dikurangi. PA juga memangkas anggaran layanan kesehatan bagi Gaza yang membuat warga di sana tertekan.
Bulan lalu, PA memblokir 11 laman terafiliasi gerakan Hamas atau rival politik Mahmoud Abbas seperti Muhammad Dahlan. Hamas juga dituding menyasar pejabat Fatah dengan membatasi gerak mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
