REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dia mendukung inisiatif perdamaian yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di mana dia berjanji untuk mencapai solusi dua negara dalam setahun dan sesuai dengan perbatasan tahun 1967.
Abbas mengaku akan bekerja keras untuk mencapai persatuan nasional dan mengakhiri perpecahan internal, karena ini adalah salah satu tuntutan pembentukan sebuah negara Palestina. Namun dia mengakui bahwa ini adalah tugas yang sulit karena situasi yang rumit di lapangan dan kebijakan pemerintah sayap kanan Israel. Perbedaan dengan kelompok Hamas juga merupakan hambatan lain untuk mencapai tujuan ini.
Pemimpin Palestina yang kini berada di Tunisia itu mengungkapkan akan meninggalkan negara tersebut dan menuju Kairo, Mesir, yang menyelenggarakan pertemuan puncak Palestina-Mesir. Pertemuan tersebut akan menjadi kesempatan untuk menilai hasil perundingan dengan Hamas di jalur pantai Gaza.
“Kami akan mengetahui hasil mediasi Mesir baru-baru ini dan akan mengambil sikap yang diperlukan dalam terang mereka,” kata Abbas, menurut Asharq Alawsat, Ahad (9/7).
“Kami telah berusaha bertahun-tahun untuk mencapai persatuan nasional Palestina dan beberapa inisiatif Arab, Islam dan internasional telah dibuat untuk tujuan ini, namun pimpinan Hamas di Gaza mengejutkan kami tiga bulan lalu dengan pengumuman pembentukan sebuah kabinet baru secara sepihak.”
Abbas menilai langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang menggarisbawahi kudeta dan pembagian. Menurutnya sebuah pemerintahan yang setia kepada Hamas tidak dapat memaksakan agendanya pada seluruh rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat dan diaspora.
Pada saat yang sama, ia meyakini bahwa persatuan nasional menuntut agar Gaza menjadi bagian darinya. Ini akan memperbaiki kondisi kehidupan ratusan ribu warga Palestina yang telah dikepung selama bertahun-tahun oleh pendudukan dan pemimpin kudeta pro-Hamas.
“Kami tidak akan menghukum rakyat kami di Gaza, tapi gerakan Hamas di Gaza harus sadar bahwa kami dapat segera menjatuhkan sanksi keuangan jika bersikeras mempertahankan kudeta terhadap institusi negara Palestina di Ramallah,” kata Abbas memperingatkan saat ditanya mengenai dampak dari kemungkinan kegagalan negosiasi di Kairo.
Abbas melanjutkan, kepemimpinan Palestina di Ramallah dapat memutuskan setelah perundingan Kairo untuk menjatuhkan sanksi finansial kepada komando Hamas di Gaza. Tindakan tersebut, kata dia, bisa dibenarkan dengan menunjukkan bagaimana beberapa pejabat di Gaza menggunakan dana negara Palestina untuk memperkuat kudeta dan pembagian, yang telah merugikan kepentingan rakyat Palestina dan haknya atas solusi dua negara.
Solusi dua negara itu telah diadvokasi oleh Trump, dan Abbas berharap agar janjinya dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata untuk pembentukan sebuah negara Palestina merdeka sesuai dengan perbatasan bulan Juni 1967.
Solusi dua negara itu menjadi inti diskusi pemimpin Palestina yang dipegang dengan Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi dan sejumlah pemimpin Arab, Muslim dan Afrika, yang menghadiri pertemuan puncak Uni Afrika ke-28 yang diselenggarakan oleh Addis Ababa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
