REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Protes atas kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ibu Kota Paris, Prancis terjadi pada Sabtu (15/7). Para pengunjuk rasa menyatakan, kekecawaan mereka dan mengkritik Presiden Emmanuel Macron yang telah mengundang Netanyahu untuk datang ke negara itu.
Salah satu peserta dalam unjuk rasa itu adalah Presiden Asosiasi Eropa palestina, Olivia Zemor. Ia mengatakan bahwa kedatangan dari seseorang yang secara jelas telah melanggar hukum internasional menjadi sesuatu yang memalukan. Terlebih, di Prancis penyambutan atas Netanyahu dinilai terlalu baik dan penuh kehormatan.
"Kami menyerukan protes atas undangan yang ditujukan kepada Netanyahu, seorang penjahat, penyiksa, hingga pencuri, dan yang utama pelanggar hukum internasional. Ia disambut dengan begitu hormat di karpet merah dan ini memalukan," ujar Zemor, dilansir Aljazeera, Ahad (16/7).
Pengunjuk rasa lainnya bernama Yassine Blicqy (19 tahun) yang berasal dari Valenciennes mengatakan, seharusnya Presiden Prancis bisa membela hak-hak orang yang tertindas. Sebagai negara yang menghormati keberagaman, ia menilai, sudah seharusnya tidak ada suatu kehormatan yang dapat diberikan Prancis kepada pemimpin Israel.
"Saya hanya bisa berharap Prancis akan memilih keadilan dan berpihak kepada mereka yang tertindas. Kebebasan dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi negara ini," kata Blicqy.
Macron mengundang Netanyahu untuk datang ke Prancis sebagai bagian dari acara peringatan deportasi massal warga Yahudi di Prancis ke kamp Nazi 75 tahun lalu. Acara digelar pada Ahad (16/7) hari ini.
Kunjungan Netanyahu ke Prancis kali ini juga disebut sebagai tanda memperkuat hubungan antara Israel dan negara-negara Eropa. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan ke Hungaria dan bertemu dengan sejumlah pemimpin negara termasuk Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia.
Israel telah mendapat kecaman internasional sejak konflik yang terjadi dengan Palestina dimulai pada 1967. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga mengeluarkan peringatan memlaui resolusi yang mengecam langkah negara itu membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sebagai wilayah yang menjadi sengketa kedua belah pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika