REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- PBB pada Rabu (19/7) menuntut jangkauan media untuk melaporkan "malapetaka buatan manusia" di Yaman setelah sekutu pimpinan Arab Saudi menghalangi tiga wartawan asing datang dengan penerbangan bantuan PBB ke ibu kota pemberontak Houthi, Sanaa.
"Langkah seperti itu tidak membantu," kata juru bicara PBB Farhan Haq kepada wartawan di New York.
"Itu sudah menjadi masalah besar kemanusiaan buatan, dunia perlu tahu dan wartawan perlu masuk," tambahnya.
Sekutu tersebut, yang melakukan campur tangan dalam perang Yaman pada 2015 untuk mendukung pemerintahan diakui secara internasional presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, menguasai wilayah udara Yaman dan dapat mencegah pesawat masuk tanpa seizin mereka.
Sekutu pimpinan Saudi itu, yang mendukung pasukan pemerintah Yaman dalam memerangi pemberontak Houthi dukungan Iran, menghalangi penerbangan PBB, yang berangkat dari Djibouti pada Selasa, karena wartawan ikut dalam perjalanan tersebut.
Haq mengatakan layanan udara kemanusiaan PBB telah diizinkan untuk lepas landas pada Rabu, dan telah mendarat di Sanaa membawa 26 pekerja bantuan kemanusiaan, tetapi bukan tiga wartawan dari perusahaan penyiaran Inggris.
"Ini menjelaskan sebagian sebab mengapa Yaman, yang mengalami salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, tidak mendapat cukup perhatian di media internasional," kata Haq.
"Kurangnya liputan menghambat upaya pekerja kemanusiaan untuk menarik perhatian masyarakat internasional dan para pendonor terhadap malapetaka buatan yang menimpa negara itu," katanya.
Pejabat tinggi PBB pekan lalu mengecam perang tersebut di Yaman dan sekutu internasional mereka. Keterpurukan keadaan akibat perang telah mendorong penyebaran wabah kolera mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat jutaan orang menderita kelaparan dan menghalangi jangkauan bantuan kemanusiaan.
Sejak akhir April, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa ada lebih dari 320.000 kasus kolera yang dicurigai menyebabkan diare tak terkendali, dan 1.742 kematian di lebih dari 90 persen wilayah negara Semenanjung Arab itu.
Haq mengatakan para jurnalis telah mendapatkan visa dari pemerintah Yaman. Sumber sekutu mengatakan pemerintah Yaman adalah satu-satunya yang berhak mengeluarkan visa untuk orang asing dan masuknya harus melalui penerbangan niaga dari bandar udara di Aden, yang berada di bawah kendalinya.