REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Presiden Suriah Bashar al-Assad terhadap rakyatnya sendiri merupakan kejahatan kemanusiaan mengerikan. Trump bersumpah tidak akan membiarkan Assad lolos dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Hal tersebut disampaikan Trump di sela-sela pertemuannya dengab Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri di Gedung Putih, Washington, Selasa (25/7). "Saya bukan penggemar Assad. Saya pasti berpikir bahwa apa yang dia lakukan terhadap negaranya dan kemanusiaan itu mengerikan," ujar Trump seperti dilaporkan laman Al Arabiya, Rabu (26/7).
Menurut Trump, kondisi Suriah akan berbeda hari ini bila pendahulunya, yakni Barack Obama mengambil tindakan melawan Assad. Terlebih setelah rezim Assad menorehkan garis merh atas penggunaan senjata kimia.
"Apakah presiden Obama telah melewati batas itu dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saya tidak yakin Anda memiliki Rusia, Iran, sejauh mana dan mungkin tidak sama sekali, Suriah hari ini," kata Trump.
Oleh sebab itu, Trump bertekad untuk menyeret Assad dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap rakyat Suriah. "Saya bukan seseorang yang hanya akan berdiri dan membiarkan Assad lolos dengan apa yang telah dia lakukan," ujar Trump.
Dalam kesempatan tersebut, Trump juga menyampaikan akan memberikan bantuan militer kepada Lebanon dalam rangka memerangi militan Hizbullah. Ia menilai Iran dan Hizbullah berperan dalam menyebabkan bencana kemanusiaan di Suriah.
"Hizbullah adalah ancaman bagi Lebanon dan rakyatnya, termasuk ancaman untuk wilayah-wilayah lain," ucapnya.
Trump mengungkapkan bahwa Hizbullah terus meningkatkan persenjataan militernya dan berpotensi memulai konflik kembali dengan Israel. "Kepentingan sejati Hizbullah adalah kepentingannya sendiri dan sponsornya, Iran," katanya.
Kendati demikian, Trump menolak untuk mengomentari kemungkinan sanksi tambahan terhadap Hizbullah. Ia menegaskan akan menjelaskan posisinya terkait hal ini dalam 24 jam setelah berdiskusi terlebih dulu dengan pejabat dan perwakilan militer AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika