REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan sebuah inisiatif rekonsiliasi dengan pemerintahan Palestina di Ramalah. Hamas mengajukan tujuh poin syarat ke Presiden Mahmoud Abbas, termasuk pembatalan langkah-langkah Pemerintah Palestina baru-baru ini memecat ribuan pegawai negeri Gaza.
Anggota Biro Politik Hamas Salah Al-Bardawil mengatakan, Hamas sedang menuju rekonsiliasi Palestina dengan basis yang jelas, masuk akal dan dalam. Dia juga meminta pembatalan segera atas semua tindakan yang diberlakukan di Gaza dengan dalih membentuk komite administrasi pemerintah.
Al-Bardawil juga mengumumkan kesiapan Hamas untuk mengakhiri misi komite pemerintah segera. Ini dilakukan setelah Pemerintah Persatuan Palestina bertanggung jawab dan berkuasa di Jalur Gaza.
Seperti dilansir Middle East Monitor, pada awal Juli, Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Rami Hamdallah, memecat lebih dari 6.000 karyawannya di Jalur Gaza dan telah berhenti membayar tagihan listrik untuk persediaan Gaza. Penghentian pembayaran tagihan listrik ini mendorong Israel untuk memutuskan pasokan listrik.
Pada bulan April, Otoritas Palestina juga mengumumkan pengurangan gaji karyawannya di Jalur Gaza. Al-Bardawil menekankan perlunya segera dimulai dialog nasional dan diskusi untuk membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina dan pengaktifan Dewan Legislatif Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
